backgroud
logo

OPINI

 

Reposisi Alat Kelengkapan DPRD Jabar

Reposisi Alat Kelengkapan DPRD Jabar

 
 Reposisi Alat Kelengkapan DPRD Jabar
Reposisi Alat Kelengkapan DPRD Jabar. (net)
WJtoday
Selasa, 10 September 2019 | 17:49 WIB
MASYARAKAT mengenal lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Selanjutnya, dalam hubungannya dengan eksekutif, dijelaskan bahwa pemerintah daerah terdiri atas pemerintah dan DPRD. Hal itu berarti DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. 

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 326-329 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 UU No 23 Tahun 2014, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 

Atas pertimbangan tersebut, pada 12 April 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Melalui PP tersebut, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah. 

Dalam PP ini disebutkan, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai fungsi: 
1. Fungsi Representasi (Perwakilan) yang meliputi Representasi Formal; dan Representasi aspirasi; 
2. Fungsi Anggaran serta 
3. Fungsi Pengawasan (control) yang meliputi 
    a. Pengawasan atas penentuan kebijakan (control of policy making); 
    b. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan (control of policy executing); 
    c. Pengawasan atas penganggaran dan belanja Negara (control budgeting); 
    d. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan belanja Negara (control of budget implementation); 
    e. Pengawasan atas kinerja pemerintahan (control of government performances); 
    f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat public (control of political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan atau         penolakan, atau pun dalam bentuk pemberian pertimbangan serta memberikan masukan.         

Dengan dikeluarkannya PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tentunya membawa perubahan besar dalam pengaturan kelembagaan di institusi DPRD. Tentunya masing-masing DPRD baik di tingkatan Provinsi, Kabupaten maupun Kota berusaha untuk menyempurnakan atau membuat pengaturan yang bersifat otonom, salah satunya yakni pembentukan peraturan DPRD tentang Tata Tertib. 

Permasalahan mengenai Tata Tertib DPRD Jabar saat ini salah satunya berkaitan dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Belum tersusunnya AKD ini merupakan permasalahan yang perlu adanya regulasi yang jelas dan dapat dijadikan pijakan untuk menyusun AKD sehingga DPRD Jabar dengan perangkat yang ada di dalamnya dapat secara jelas paham dan mengerti tentang tata tertib kelembagaannya, yang tentunya tidak terlepas dari visi dan misinya untuk melaksanakan tiga fungsi utamanya seperti disebutkan di atas, yaitu pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. 

Permasalahan
Permasalahan penyusunan AKD pada DPRD Jabar dipicu oleh belum direvisinya UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 khususnya pada Pasal 326 s/d 329 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 110 s/d 113 yang mengatur tentang Alat Kelengkapan DPRD Provinsi. 

Pada pasal tersebut dikemukakan bahwa Alat Kelengkapan DPRD Provinsi terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 

Pada pasal tersebut pula dikemukakan bahwa Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas 1 orang Ketua dan 4 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 sampai dengan 100 orang. Ketentuan jumlah Pimpinan DPRD Provinsi inipun didukung oleh Pasal 111 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Lain halnya dengan Pasal 31 s/d Pasal 66 PP No 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD yang sama sekali tidak menyinggung komposisi maupun jumlah Pimpinan DPRD Provinsi. 

Kondisi saat ini menunjukkan jumlah anggota DPRD Jabar sebanyak 120 orang. Bertambahnya jumlah anggota ini disebabkan adanya peningkatan kualitas iklim demokrasi di Jabar, sehingga rasa memiliki dan memperjuangkan kepentingan rakyat semakin meningkat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Namun hal ini menjadikan dilema dalam pembentukan Pimpinan DPRD khususnya untuk jumlah kursi wakil ketua. Sangatlah wajar apabila DPRD Jabar memiliki 5 orang wakil ketua, namun penambahan 1 wakil ketua ini tidak jelas pijakan regulasi yang akan digunakan mengingat UU No 17 Tahun 2014 dan UU No 23 Tahun 2014 hanya mengatur jumlah wakil ketua bagi DPRD yang memiliki maksimal anggota sebanyak 100 orang. 

Rekomendasi
Perubahan jumlah Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan lainnya seharusnya diawali dengan adanya revisi terhadap UU No 17 Tahun 2014 dan UU No 23 Tahun 2014 melalui kajian yuridis normatif dan empiris. Yaitu dengan mendasarkan pada aspek peraturan perundangundangan sebagai dasar tersusunnya Alat Kelengkapan DPRD Provinsi maupun melalui pengkajian aspek-aspek lain yang terkait, seperti historis serta pengalaman para stakeholders terkait, hasil-hasil penelitian dan konsep-konsep yang berkaitan dengan Alat Kelengkapan DPRD. 

Selain itu pendekatan kajian dilakukan dengan indisipliner dan multidisipliner. Pendekatan indisipliner dilakukan pengkajian bidang-bidang hukum terkait dengan Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Administrasi Negara. Sedangkan pendekatan multidislipiner dilakukan melalui pengakajian dengan mendekati permasalahan hukum mengenai aspek kesejarahan Tata Tertib DPRD Jabar berdasarkan ilmu-ilmu yang terkait secara langsung, yaitu Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sejarah, dan Ilmu Sosial.

Proses kajian seperti yang diuraikan di atas apabila dilaksanakan dengan benar maka pembentukan Alat Kelengkapan DPRD dapat menjadi panduan dan pedoman dalam pelaksanaan fungsi kelegislatifan pada sistem politik dan pemerintahan di Provinsi Jabar, disamping berperan sebagai faktor yang dapat memotivasi peningkatan kualitas pembangunan daerah. 

Selain itu menumbuhkan jati diri, rasa cinta, bangga, dan rasa memiliki terhadap wilayah Jabar. Hal ini tentu akan meningkatkan semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya Sunda dan demokrasi Pancasila yang diwujudkan dalam penyelenggaraan politik, pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Namun dari semua itu, yang penting adalah adanya kepastian hukum mengenai Alat Kelengkapan DPRD Jabar. ***

Penulis:
H Syahrir SE M Ipol
Anggota DPRD Jabar Fraksi Partai Gerindra



WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya