backgroud
logo

Fokus

 

Jokowi: Jangan Ada Pembatasan tak Perlu yang Ganggu Independensi KPK

Jokowi: Jangan Ada Pembatasan tak Perlu yang Ganggu Independensi KPK

 
Jokowi: Jangan Ada Pembatasan tak Perlu yang Ganggu Independensi KPK
Jokowi: Jangan Ada Pembatasan yang tak Perlu Ganggu Independensi KPK. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Rabu, 11 September 2019 | 13:52 WIB
WJtoday, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta tak ada pembatasan-pembatasan yang tak perlu dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Jokowi tak ingin pembatasan dalam revisi itu justru membuat independensi KPK terganggu.

"Saya ingin melihat dulu DIM-nya. Jadi jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, sehingga independensi dari KPK itu menjadi terganggu. Intinya ke sana, tapi saya mau melihat dulu," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Jokowi mengaku sudah menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) revisi UU KPK. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bakal mempelajari terlebih dahulu DIM yang baru diterimanya pagi tadi.

"Nanti satu per satu akan kami pelajari, putusin, baru nanti saya sampaikan, kenapa ini iya, kenapa ini tidak. Karena tentu saja ada yang setuju, ada yang tidak setuju," ujarnya.

Menurut Jokowi, sejak menerima draf revisi UU KPK, dirinya telah meminta masukan sejumlah pakar hukum dan kementerian terkait. Presiden terpilih itu menyatakan bakal menyampaikan kepada publik jika surat presiden (supres) telah dirinya kirim ke DPR.

"Kami ini baru lihat DIM-nya dulu. Nanti kalau memang supres kami kirim, besok saya sampaikan. Tapi materi-materi apa yang memang perlu direvisi," tuturnya.

Saat ditanya apakah revisi UU KPK ini bisa selesai dibahas dan diketok oleh DPR periode 2014-2019, Jokowi menyebut hal itu urusan para dewan. "Itu urusannya DPR," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

DPR diketahui telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK.

Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK.

Kemudian kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Rencana revisi UU KPK ini langsung dikritik oleh sejumlah pihak, mulai dari Indonesia Corupption Watch (ICW) sampai KPK sendiri. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa KPK sedang berada di ujung tanduk.

Peneliti politik LIPI Syamsuddin Haris.

Peneliti LIPI: Revisi UU KPK Ulah Kartel Politik
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan upaya kartel politik yang diduga terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang terus dilakukan lembaga antirasuah.

Peneliti politik LIPI Syamsuddin Haris mengatakan bahwa mereka diikat oleh kepentingan jangka pendek. Misalnya, perlawanan terhadap upaya penangkapan banyak politikus oleh KPK.

"Kartel politik yang mengancam demokrasi dan masa depan kita sebagai bangsa. Kartel politik biasanya diikat oleh kepentingan jangka pendek yang sama," kata Syamsuddin di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa.

Dalam konteks ini, lanjut Syamsuddin, dewan memiliki kepentingan yang sama yaitu berburu rente alias rent seeking. Sementara, KPK konsisten merintangi aksi koruptif tersebut.

"Kita menyayangkan semua parpol mendukung usul revisi. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan makin banyaknya politisi yang ditangkap dan menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK, ini sesuatu yang mengecewakan publik," ujar Syamsuddin.

Oleh sebab itu inisiatif DPR melakukan revisi UU KPK ini justru menelanjangi wajah asli dari parlemen.

Lebih lanjut ia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh DPR terhadap UU KPK ini bukanlah revisi, melainkan perubahan mendasar. Hal itu lantaran hampir semua pasal diubah.

"Sehingga sudah kehilangan marwahnya sebagai UU KPK yang lama," katanya.

Misalnya, ucap Syamsuddin, pada Pasal 3 revisi UU KPK, DPR mengusulkan KPK menjadi lembaga eksekutif atau bagian dari pemerintah. Padahal, selama ini KPK merupakan lembaga independen dan bukan bagian dari pemerintah atau eksekutif.

Selain itu, terdapat juga penambahan pasal dalam UU KPK dalam hal ini terkait dewan pengawas. Berdasarkan draf revisi UU KPK Pasal 37 B Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan, dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

"Satu lagi kenapa saya katakan ini bukan revisi, memang perubahan luar biasa. Ada penambahan bab terkait dewan pengawas. Dewan pengawas ini binatang baru dalam konteks KPK dan itu sepenuhnya wewenang dewan. Ini suatu intervensi tujuannya melumpuhkan KPK itu sendiri," pungkasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya