backgroud
logo

Buletin

 

Penghasilan Anggota DPRD Jabar Bisa Capai Rp120 Juta dalam Sebulan

Penghasilan Anggota DPRD Jabar Bisa Capai Rp120 Juta dalam Sebulan

 
Penghasilan Anggota DPRD Jabar Bisa Capai Rp120 Juta dalam Sebulan
Penghasilan Anggota DPRD Jabar Bisa Capai Rp120 Juta dalam Sebulan. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Kamis, 12 September 2019 | 10:55 WIB
WJtoday, Bandung - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar periode 2019-2024 memiliki penghasilan fantastis Rp91 hingga Rp120 juta per bulannya. Itu belum termasuk tunjangan perumahan dan transportasi. Para wakil rakyat ini juga difasilitasi kredit maksimal Rp 1 miliar oleh bank bjb dengan jaminan SK penetapan.

Rincian penghasilan ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Jabar.

"Memang hak-hak seluruh anggota Dewan sudah tertera dalam Pergub No 41 Tahun 2017. Termasuk kelengkapan jas, pin, dan pakaian dinas di atur di sana," kata Kabag Humas dan Protokol Sekwan Yedi Sunardi seperti dikutip detikcom, Kamis 12/9/2019.

Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah sumber penghasilan, antara lain uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Besaran tunjangan antara ketua, wakil, dan anggota berbeda. Misalnya, ketua akan mendapatkan penghasilan total mencapai Rp120 juta per bulan. Selain itu, ada fasilitas tambahan, seperti rumah dinas, mobil dinas, hingga belanja rumah tangga Rp1,5 miliar.

Wakilnya berpenghasilan Rp120 juta per bulan. Bedanya, wakil hanya mendapatkan fasilitas tambahan berupa mobil dinas dan tunjangan perumahan. Sementara untuk anggota, penghasilan totalnya Rp91,5 juta per bulan. Meski tidak mendapatkan fasilitas rumah dan mobil dinas, anggota tetap diberi tunjangan perumahan serta transportasi.

Penghasilan itu bersumber dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Total penghasilan tersebut belum ditambah dengan uang jasa pengabdian. Misalnya, ketua mendapatkan hak Rp3 juta dengan masa bakti di bawah satu tahun hingga Rp15 juta untuk masa bakti lima tahun.

Wakilnya mendapatkan hak pengabdian di bawah satu tahun Rp2,4 juta dan masa bakti lima tahun Rp12 juta. Sedangkan anggota yang pengabdiannya di bawah satu tahun Rp2,3 juta hingga Rp11,2 juta kalau sudah lima tahun.

Dengan penghasilan yang cukup besar, masih ada anggota Dewan yang menggadaikan SK-nya demi kredit ke perbankan. Mayoritas, alasannya untuk menyelesaikan utang semasa kampanye. Besaran kredit dari bank bjb  maksimal Rp1 miliar.

Di sisi lain, ada parpol seperti PKB yang membatasi kadernya tidak mengajukan kredit maksimal. Artinya diperbehkan hanya Rp500 juta saja. Sementara PPP menyerahkan sepenuhnya kepada kadernya dengan syarat tak mengganggu kinerja. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya