backgroud
logo

Fokus

 

Waketum Gerindra: Ada Dana Besar Modali Revisi UU KPK

Waketum Gerindra: Ada Dana Besar Modali Revisi UU KPK

 
Waketum Gerindra: Ada Dana Besar Modali Revisi UU KPK
Waketum Gerindra: Ada Dana Besar Modali Revisi UU KPK. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Kamis, 12 September 2019 | 12:57 WIB
WJtoday, Bandung - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan mafia minyak dan gas (migas) serta tambang telah mengumpulkan uang hingga ratusan miliar untuk menggolkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Ada dana besar hingga ratusan milliar yang dikumpulkan para pemain proyek pemerintah, dan BUMN korup, serta mafia migas dan tambang korup untuk menggolkan revisi UU KPK oleh DPR dan pemerintah," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, uang-uang tersebut dialirkan kepada sejumlah anggota DPR RI, oknum pejabat di tingkat eksekutif, dan beberapa pakar hukum untuk menyusun revisi regulasi yang melemahkan KPK.

Selain itu, lanjutnya, uang-uang yang sudah dikumpulkan itu juga digunakan untuk mendukung aksi unjuk rasa kelompok masyarakat tertentu yang ingin menggiring opini publik bahwa revisi UU KPK harus segera dilakukan.

Arief berkata, hal ini terbukti dengan banyaknya aksi dan pernyataan tokoh yang mendukung revisi UU KPK.

"Dana juga digunakan untuk mendukung aksi-aksi bayaran kelompok masyarakat pengangguran dan tokoh-tokoh politik dan gerakan bayaran untuk pendukungan revisi UU KPK agar framing di media agar masyarakat umum menilai bahwa revisi UU KPK memang harus dilakukan segera," ucap dia.

Arief berpendapat UU KPK merupakan momok bagi para koruptor di Indonesia. Walhasil, banyak perampok uang negara yang memiliki kepentingan besar untuk melemahkan KPK dengan membredeli UU KPK agar melemahkan kerja KPK dalam memberantas korupsi.

Berangkat dari itu, Arief mengajak semua elemen masyarakat untuk menolak revisi UU KPK serta mengepung DPR dan Istana Presiden agar membatalkan rencana revisi UU KPK.

Mengutip pernyataan ketua umum partainya Prabowo Subianto, Arief berkata bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium empat. Artinya, kata dia, seluruh partai politik, khususnya kader Partai Gerindra di DPR, wajib menolak revisi UU KPK.

Jika kader Gerindra tidak menolak, kata Arief, maka korupsi di Indonesia akan menjadi penyakit kronis dan menjangkiti para pengambil keputusan di level eksekutif dan legislatif.

Terpisah, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang revisi UU KPK.

Namun, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku belum membaca secara detail sehingga belum mengetahui daftar inventaris masalah (DIM) yang disampaikan Jokowi dalam Surpres tentang revisi UU KPK itu.

"Belum sempat baca. Menunggu ini (uji kelayakan dan kepatutan capim KPK) selesai. Diselesaikan satu-satu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/9/2019).


Diberitakan sebelumnya, 10 fraksi di DPR, termasuk Fraksi Partai Gerindra, sepakat menjadikan revisi UU KPK sebagai inisiatif dewan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (5/9/2019).

Presiden Jokowi pun telah menandatangani dan mengirimkan surat presiden (surpres) RUU KPK ke DPR. Surpres itu menandakan pemerintah setuju untuk membahas revisi UU tersebut bersama dewan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Arief Poyuono Sindir Revisi UU KPK untuk Permudah Perampok
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono menyebutkan rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK seharusnya ditolak.

Arief pun mengimbau penolakan itu perlu dilakukan secara total oleh masyarakat Indonesia yang ingin terciptanya pemerintahan bersih dari korupsi. Ia pun melihat draf revisi UU KPK yang ada saat ini justru bertujuan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Jelas kok mereka Akan melakukan revisi UU KPK tujuan untuk mempermudah mereka melakukan perampokan uang negara selama ini," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Selasa.

Revisi UU KPK telah diketok palu untuk dibahas sebagai usulan DPR dalam rapat paripurna anggota dewan pada Kamis (5/9/2019). Draf revisi itu pun sudah dikirimkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk direspons.

"Para anggota masyarakat dari berbagai kalangan baik buruh, tani, nelayan, tukang ojek online, rohaniawan, dan para santri mari kita kepung DPR RI dan Istana untuk menolak revisi UU KPK yang akan digunakan untuk merampok uang negara nantinya," tegas Arief.

Arief menyatakan seluruh elemen rakyat Indonesia harus memberikan dukungan kepada Jokowi agar merespons untuk membatalkan revisi UU KPK.

Ia sendiri menilai dengan UU KPK yang ada saat ini pun sudah cukup kuat memberi kewenangan pada KPK dalam membabat virus-virus korupsi di Indonesia.

Beberapa pasal dalam draf revisi UU KPK yang dinilai bermasalah di antaranya soal pembentukan Dewan Pengawas serta pemberlakuan pemberhentian penyidikan (SP3).

Dalam Sidang Paripurna DPR yang menyepakati revisi UU KPK pada Kamis (5/9), tak ada satu pun fraksi yang menolak. Pada sidang tersebut, tak ada penyampaian pandangan masing-masing fraksi secara terbuka dalam sidang paripurna tersebut. Kesepakatan diambil setelah juru bicara dari 10 fraksi yang duduk di Senayan menyampaikan pendapat secara tertulis ke meja Pimpinan DPR. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya