backgroud
logo

Buletin

 

DPRD Jabar Usulkan Penambahan Jumlah Pimpinan Dewan ke Kemendagri

DPRD Jabar Usulkan Penambahan Jumlah Pimpinan Dewan ke Kemendagri

 
DPRD Jabar Usulkan Penambahan Jumlah Pimpinan Dewan ke Kemendagri
Ketua-Wakil Ketua sementara DPRD Jabar Taufik Hidayat-Tetep Abdulatip memimpin rapat pimpinan. (net)
WJtoday
Kamis, 12 September 2019 | 17:42 WIB
WJtoday, Bandung - Pimpinan sementara DPRD Jabar segera menetapkan unsur Pimpinan Dewan definitif periode 2019-2019.

Namun sebelum menetapkan susunan pimpinan Dewan, pimpinan sementara terlebih dulu akan membahas usulan soal penambahan jumlah pimpinan Dewan yang sebelumnya disampaian Fraksi Partai Demokrat. Pimpinan sementara DPRD Jabar pun segera menyampaikan usulan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan.

Melalui Rapat Pimpinan DPRD yang digelar Kamis (12/9/2019), Pimpinan Sementara secara resmi mengusulkan penambahan unsur pimpinan DPRD dari 1 ketua dan 4 wakil ketua, menjadi 1 ketua dan 5 wakil ketua. 

"Mengingat anggota DPRD Provinsi Jabar masa jabatan 2019-2024 berjumlah 120 orang. Selanjutnya pimpinan akan menyampaikan surat kepada DPD/DPW partai politik yang berhak mengajukan usulan Pimpinan definitif," demikian salah satu poin hasil rapat pimpinan DPR Jabar yang ditandatangani Ketua sementara DPRD Jabar, Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat.

Selain itu, disepakati pembahasan Tata Tertib DPRD Jabar akan dihahas oleh Panitia Khusus (Pansus) yang beranggotakan 25 orang dari 8 fraksi yang ada. Ke-25 anggota Pansus tersebut terdiri atas Fraksi Partai Gerindra Persatuan (6 orang), PKS (4), PDIP (4), Golkar (3), PKB (3), Partai Demokrat (2), PAN (2), dan Nasdem Perindo (1).

Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi PKS Haru Suandharu menjelaskan, usulan penambahan jumlah wakil ketua yang disampaikan Fraksi Demokrat telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihak Kemendagri sendiri, menurut Haru, tidak mempermasalahkan soal penambahan kursi wakil ketua tersebut.

Namun Kemendagri menyebutkan, untuk menambahkan pimpinan Dewan tersebut ada kekosongan aturan hukum. "Karena dalam UU disebutkan untuk DPRD yang jumlah anggotanya antara 80 sampai 100 orang, maka pimpinan Dewan berjumlah 5 orang. Tidak ada menyebutkan untuk DPRD yang memiliki anggota 120 orang," jelas Haru saat dihubungi wjtoday, Kamis (12/9/2019).

Menurut Haru, berbeda dengan jumlah Komisi yang ada limitasinya, kursi pimpinan Dewan tak diatur jumlahnya berdasarkan banyaknya anggota.

Fraksi PKS sendiri, tandas Haru, tidak mempermasalkan adanya penambahan jumlah pimpinan Dewan. Menurut Haru, yang terpenting hal tersebut tidak melanggar aturan atau sesuai dengan undang-undang. "Kemendagri sendiri mempersilakan DRPD Jabar untuk mengusulkan penambahan jumlah pimpinan tersebut," tegas Haru.

"Sesuai hasil Rapim, kita tidak ada masalah mau 5 atau 6 pimpinan Dewan juga. Karena keputusannya tidak pada kita (DPRD), tapi ada di Kemendagri," sambungnya.

Untuk langkah selanjutnya, sambung Haru, pimpinan sementara meminta pengurus partai dalam hal ini diwakili fraksi di DPRD untuk menyampaikan usulannya soal pimpinan definitif Dewan. Sesuai haril Rapim, usulan tersebut  paling lambat harus diteriam pimpinan sementera DPRD pada Jumat (13/9/2019) besok.

"Fraksi-fraksi diminta usulannya, termasuk juga Fraksi Partai Demokrat yang boleh mengusulkan unsur pimpinan Dewan," pungkas Haru.

Sebelumnya, anggota DPRD Jabar dari Partai Demokrat mengusulkan menambahkan jumlah kursi pimpinan Dewan periode 2019-2024.

Anggota DPRD Jabar dari Partai Demokrat Asep Wahyu Wijaya mengatakan usulan penambahan jumlah kursi pimpinan DPRD Jabar 2019-2024 disampaikan karena penambahan jumlah anggota dewan dari 100 menjadi 125 orang.

"UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda menyatakan jumlah pimpinan dewan lima orang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua itu untuk anggota dewan berjumlah 85 hingga 100 orang. Sementara jumlah anggota DPRD Jabar saat ini 120 orang dan itu belum diatur soal komposisi pimpinannya," ujar Asep seusai Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024, di Gedung Merdeka, Jalan Asi Afrika Kota Bandung, 2 September lalu.

Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan seluruh fraksi yang lainnya terkait usulan tersebut. "Kami sudah melobi, ngobrol, ke fraksi lain juga. Saya harap teman-teman sepakat, karena enggak ada aturan yang melarangnya," ungkapnya.

Anggota DPRD Jabar yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Irfan Suryanagara mengingatkan agar institusi DPRD Jabar tidak melanggar aturan hukum, yakni UU No 23 Tahun 2014 dan UU MD3 terkait komposisi pimpinan untuk DPRD Jabar periode 2019-2024.

"UU Nomor Tahun 2014 dan UU MD3 itu mengatakan kalau pimpinan DPRD-nya lima, maka anggota dewannya 85-100. Sedangkan ini 120, kalau dikasih 3 pimpinan maka itu melanggar UU. Kita ingatkan jangan sampai melanggar UU," tandas Irfan. *** 

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya