backgroud
logo

Fokus

 

Mahfud MD Minta DPR Tunda Revisi UU KPK Agar tak cacat Formil

Mahfud MD Minta DPR Tunda Revisi UU KPK Agar tak cacat Formil

 
Mahfud MD Minta DPR Tunda Revisi UU KPK Agar tak cacat Formil
Mahfud MD Minta DPR Tunda Revisi UU KPK Agar tak cacat Formil. (antara)
WJtoday
Minggu, 15 September 2019 | 21:24 WIB
WJtoday, Bandung - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda sementara pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK.

Mahfud menilai pembahasan revisi UU KPK lebih baik dilakukan pada periode 2019-2024 supaya prosedurnya memenuhi pengujian formal.

Mahfud menyebut UU KPK masuk dalam kategori UU biasa, sehingga dalam setiap pembahasan rancangannya harus dilakukan dengan asas keterbukaan dan melalui beberapa tahapan sebelum bisa disahkan. Sementara masa kerja DPR periode 2014-2019 kini hanya tersisa 18 hari lagi.

"Prosedurnya dibahas dulu kemudian pandangan umum di fraksi-fraksi disampaikan ke presiden. Presiden juga membahas diberi waktu 60 hari menurut Pasal 49 UU No.12 Tahun 2011. Ini DPR sudah akan bubar 18 hari lagi, lalu kapan membahasnya kalau normal?" kata Mahfud dalam jumpa pers di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Mahfud menambahkan dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas keterbukaan juga meliputi dengar pendapat dari masyarakat seperti melakukan kunjungan studi ke berbagai universitas. Sehingga pembahasan UU, kata Mahfud, rata-rata paling tidak membutuhkan waktu sekitar empat bulan.

Mahfud berharap runutan prosedur itu dijalankan sebagaimana mestinya seperti yang sudah diatur secara hukum. Terlebih revisi UU tersebut tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2019.

"Tapi yang jelas sekarang ini, dia tidak ada di prolegnas tahun 2019, kemudian naskah akademiknya juga belum ada, kemudian belum disosialisasikan juga karena tidak ada seorang pun yang tahu apa sih isi sebenarnya, termasuk KPK," kata Mahfud.

Oleh kerena itu Mahfud menganggap lebih baik pembahasan RUU KPK ditunda terlebih dahulu agar prosedurnya tidak cacat secara formal. Sebab bila nanti diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan pengujian prosedurnya dinilai tidak memenuhui pengujian formal maka tidak menutup kemungkinan rancangan tersebut dibatalkan.

Mahfud menjelaskan pembatalan itu bukan hanya sebatas pada materi isinya saja, namun bisa berlaku secara keseluruhan, termasuk batang tubuh sampai ujungnya semua akan dibatalkan.

"Kalau uji materi itu kan mungkin pasal sekian salah, pasal sekian kurang kata ini kalimatnya keliru. Itu uji materi. Kalau uji formal salah, semua gitu. Nah kecuali nanti MKnya kena angin saya tidak tahu," ucap Mahfud.

Terlepas dari prosedur pembahasan yang dinilai masih cacat secara formal, menurut Mahfud isi materi dari RUU KPK sudah cukup bagus. Sebab pembahasan materi juga sudah didiskusikan sejak lama dan memang harus segera diputuskan. Mahfud melihat permasalahan utama ada pada prosedurnya yang perlu diperbaiki sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Tetapi mari prosedurnya mendengar masyarakat agar nanti materi yang bagus ini bisa lebih bagus lagi atau jangan-jangan ada yang lebih bagus pembandingnya kan gitu. Itu perlunya kita punya UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembetukan peraturan perundang-undangan jelas aturannya disitu," jelasnya.


Seperti diberitakan, DPR RI telah memutuskan untuk membahas revisi UU KPK yang tertunda sejak 2017. Pada rapat paripurna Kamis (5/9), sepuluh fraksi di DPR pun mentetujui revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR. Mereka langsung mengirimkan surat sekaligus draf revisi UU KPK kepada Presiden Jokowi

Setelah itu, Jokowi merespons dengan menerbitkan surat presiden (surpres) untuk memulai pembahasan revisi UU KPK pada Rabu (11/9). Jokowi mengutus Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mewakili pemerintah menyampaikan sikap dan pandangan terkait substansi revisi UU KPK yang diinisiasi DPR.


Jokowi menyatakan bahwa pihaknya menolak beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang disusun oleh DPR. Sejumlah poin yang ditolak oleh Jokowi antara lain soal izin pihak luar untuk penyadapan, penyidik dan penyelidik KPK hanya dari unsur kepolisian dan kejaksaan, koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam hal penuntutan, dan terakhir pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK.

Meskipun demikian, Jokowi menyetujui beberapa poin dalam revisi UU KPK ini. Poin-poin yang dirinya setujui adalah soal keberadaan dewan pengawas, kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan menyetujui pegawai, termasuk penyelidik dan penyidik KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Koalisi Sipil Bakal Gugat Jokowi Jika Revisi UU KPK Bergulir di DPR
Koalisi Masyarakat Sipil mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum apabila Presiden Joko Widodo berkeras melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK.

Anggota koalisi yang juga peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryan mengaku telah bersiap melaporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman atau melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Satu, ini bisa kita gugat cacat formalnya ke Ombudsman. Yang kedua kami bisa PTUN-kan tindakan Jokowi, bukan supresnya ya, tapi tindakannya Jokowi. Karena presiden hanya bisa merespons UU yang masuk prolegnas prioritas. Kalau tidak, presiden itu melanggar hukum. Ini [langkah] sebelum UU-nya jadi," ujar Agil usai diskusi mengenai sejumlah RUU yang kontroversial, di Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2019).

"Kalau UU sudah jadi, kami masih bisa mempersoalkan melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dengan uji formilnya. Kita minta MK membatalkan," sambung dia lagi.

Cacat formal yang dimaksud koalisi adalah salah satu ketentuan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan sejumlah tahapan.

Salah satunya menurut anggota koalisi yang juga Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, RUU yang bakal disahkan harus terlebih dulu masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

"Ada peraturan yang menyebut jika DPR ingin mengesahkan UU maka UU itu bukan saja harus ada di prolegnas 5 tahun melainkan juga masuk di prolegnas prioritas. Tapi kalau kita lihat lebih jauh prolegnas prioritas, UU KPK ini hanya masuk tahun 2017," kata Kurnia.

"Jadi ini bermasalah di sisi formil. Yang menjadi alasan DPR, UU ini sudah dibahas pada 2017 maka tinggal melanjutkan sehingga tidak perlu dimasukkan di prolegnas prioritas. Ini alasan yang mengada-ada dan tidak ada landasan hukum," tegas dia lagi.


Melenceng dan Tak Urgen
Namun begitu menurut Agil, Koalisi Masyarakat Sipil masih berharap Jokowi menarik Surat Presiden mengenai pembahasan RUU KPK. Atau langkah lain, Presiden Jokowi tidak mengutus menteri-menterinya menghadiri pembahasan.

"Karena kalau tidak ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah maka UU ini tidak akan jadi. Kalau misalkan Jokowi tidak melakukan itu juga, ya terpaksa kami akan menempuh proses hukum," tutur Agil.

Selain bermasalah dari segi prosedur formal, koalisi masyarakat sipil juga menilai sejumlah perubahan dalam RUU KPK mengandung permasalahan yang justru mengamputasi kewenangan KPK memberantas korupsi.

Kurnia mencontohkan pasal mengenai keberadaan Dewan Pengawas. Selain tak penting, adanya dewan pengawas justru dikhawatirkan rentan disalahgunakan untuk mempengaruhi perkara.

"Kalau teliti kita baca, kewenangannya sangat besar dewan pengawas ini. Izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, yang mana ketiga poin ini sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum di KPK. Kalau ini disahkan justru akan ada intervensi dari eksekutif dan legislatif, karena dalam poin itu pemilihan dewan pengawas kurang lebih prosesnya harus melalui presiden dan DPR," ungkap Kurnia.

Lagipula, Kurnia menambahkan, KPK tak perlu memiliki instrumen dewan pengawas karena di internal lembaga antirasuah itu telah terdapat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Ditambah lagi, secara eksternal KPK juga sudah bertanggung jawab terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi III DPR dan, presiden.

"Paling penting, KPK juga bertanggung jawab ke publik."

Perubahan lain yang dianggap bermasalah diantaranya kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), pengaturan penyadapan dan, status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Karena itu koalisi masyarakat sipil tak menemukan urgensi bagi pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU KPK. Kurnia justru menyarankan agar DPR dan pemerintah fokus ke sejumlah peraturan yang betul-betul diperlukan guna mendukung pemberantasan korupsi dan memperkuat kewenangan KPK.

"Remomendasi UNCAC 2003 belum juga disahkan, misalnya soal perdagangan pengaruh, illicit enrichment [peningkatan kekayaan secara tidak sah] belum masuk hukum positif, perubahan UU Tipikor, korupsi swasta belum masuk, pembatasan transaksi tunai, juga undang-undang perampasan aset," papar peneliti ICW tersebut.

"Lebih baik DPR fokus ke regulasi yang dibutuhkan oleh pemberantasan korupsi. Dan KPK sebagai lembaga yang menjalankan ini, harus dilibatkan," pungkasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya