backgroud
logo

Buletin

 

Pengamat Sebut Pemborosan soal Tambahan Kursi Pimpinan DPRD Jabar

Pengamat Sebut Pemborosan soal Tambahan Kursi Pimpinan DPRD Jabar

 
Pengamat Sebut Pemborosan soal Tambahan Kursi Pimpinan DPRD Jabar
Pengamat Sebut Pemborosan soal Tambahan Kursi Pimpinan DPRD Jabar. (dok humas Jabar)
WJtoday
Rabu, 18 September 2019 | 12:06 WIB
WJtoday, Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)   Jabar mengusulkan jatah satu kursi pimpinan untuk partai Demokrat Irfan Suryanegara ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Pengamat politik Universitas Parahyangan Asep Warlan menilai penambahan kursi pimpinan ini pemborosan anggaran dan tak efektif.

Periode sebelumnya, formasi pimpinan DPRD Jabar hanya lima orang terdiri dari satu ketua dan empat wakil. Namun karena jumlah anggota dewan bertambah menjadi 120 orang dari sebelumnya hanya 100, DPRD Jabar mengusulkan tambah satu kursi pimpinan.

Menurutnya penambahan kursi pimpinan tentunya berdampak terhadap pengeluaran anggaran untuk fasilitas dan tunjangan. Mengingat, tunjangan dan fasilitas pimpinan berbeda besarannya dengan anggota.

"Lebih efektif lima, semua fraksi terwakili. Kalau ditambah akan menjadi tidak efisien, karena ada anggaran yang harus ditambah, yakni tunjangan dan fasilitas. Jadi hemat saya lima saja sudah cukup," kata Asep, sperti dikutip detik.com, Rabu (18/9/2019).

Ia menuturkan komposisi DPRD provinsi berbeda dengan MPR RI yang bisa menambah kursi pimpinan karena menyesuaikan dengan perwakilan fraksi di DPR. Dalam revisi Undang-Undang MD3, kursi pimpinan MPR ditambah menjadi 10 kursi, dengan komposisi 1 ketua dan 9 wakil ketua.

Lebih lanjut dia menjelaskan komposisi satu ketua dan empat wakil sudah cukup mewakili semua fraksi yang ada di DPRD Jabar saat ini. Hal itu berdasarkan perhitungan lima partai peraih suara tertinggi yang mendapatkan kursi pimpinan dewan.


Calon pimpinan yang diumumkan dalam rapat paripurna kemarin, diisi Taufik Hidayat dari Gerindra (Ketua), Achmad Ru'yat dari PKS (Wakil Ketua), Ineu Purwadewi Sundari dara PDI-P (Wakil Ketua), Ade Barkah Surahman dari Golkar (Wakil Ketua), Oleh Soleh PKB (Wakil Ketua).

"Jadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu, lebih kepada jumlah anggota, dan tidak otomatis jika anggota dewan bertambah maka jumlah pimpinan juga bertambah. Jika penambahan itu dengan pendekatannya semua fraksi harus diwakili, saya kira tidak perlu untuk semua fraksi harus ada perwakilan di pimpinan dewan," terangnya.

Seperti diberitakan, DPRD Jabar mengusulkan penambahan formasi kursi pimpinan menjadi enam orang yakni ketua dan lima wakil. Usulan tersebut menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepekan ke depan.

Calon Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan alasan pengusulan penambahan formasi pimpinan ini menyesuaikan dengan jumlah anggota dewan periode kali ini. Saat ini jumlahnya bertambah menjadi 120 orang dari sebelumnya hanya 100 orang.

"Karena sesuai dengan itu (jumlah anggota dewan), kalau (jumlah anggota) 85-100 itu lima (orang pimpinan), kalau 120 bagaimana (menyesuaikan)," jelas dia. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya