backgroud
logo

Kabar DPRD Jabar

 

Penambahan Pimpinan DPRD tak Disetujui, Demokrat akan Surati Jokowi

Penambahan Pimpinan DPRD tak Disetujui, Demokrat akan Surati Jokowi

 
Penambahan Pimpinan DPRD tak Disetujui, Demokrat akan Surati Jokowi
Penambahan Pimpinan DPRD Jabar tak Disetujui, Demokrat akan Surati Jokowi. (dok humas dprd jabar)
WJtoday
Jumat, 4 Oktober 2019 | 10:17 WIB
WJtoday, Bandung - Lima pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 resmi ditetapkan dengan mengucapkan sumpah dan janjinya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis.

Sebelumnya, ada enam nama calon pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 yang diumumkan dan diusulkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Selasa (17/9/2019), ke Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Asep Wahyu Wijaya menuturkan partainya yang mengusulkan adanya penambahan formasi pimpinan dewan. Hal itu untuk mengakomodir adanya penambahan jumlah kursi di DPRD Jabar dari 100 menjadi 120.

Asep mengungkapkan  penambahan jumlah pimpinan ini harusnya dimungkinkan. Bahkan usulan tersebut sempat dikaji oleh sejumlah pakar. 

"Mengundang pakar, agar kemungkinan (penambahan pimpinan) itu dibuka. Secara administrasi negara itu bisa," tegasny di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis.


Dia mengatakan bahwa tak disetujuinya penambahan pimpinan ini, secara tak langsung pihak Kemendagri tidak mengakui 20 anggota DPRD Jabar yang ada. Karena saat ini DPRD Jabar hanya dipimpin lima pimpinan.

"Kondisi lima ini bukan bicara Partai Demokrat. Partai Demokrat bicara nasib 20 orang yang tidak ditampung dengan lima pimpinan. Karena dalam UU itu mengatur hanya 85-100 (anggota DPRD) itu lima orang (pimpinan). Diam-diam bahkan terang benderang Kemendagri tidak mengakui 20 orang itu," ujarnya.

Keberatan dengan tak disetujuinyya penambahan  jumlah pimpinan DPRD Jabar tersebut, pihaknya akan menyampaikan keberatan kepada Presiden Joko Widodo. 

Dia menyatakan ingin berjuang agar semua anggota DPRD Jabar terakomodir. Bukan semata untuk kepentingan Demokrat.

"Mekanisme administrasi negara akan melakukan keberatan kepada pembuat keputusan di atasnya. Siapa? Presiden, ya kami ke sana berkirim surat. Harus begitu mekanismenya. Seluruh mekanisme ikhtiar akan lakukan. Agar 120 itu dilegitimasi secara kokoh oleh Kemendagri," pungkasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya