backgroud
logo

Fokus

 

Terkait Perppu KPK, Ketua DPR: Tunggu Hingga Usai Pelantikan Presiden

Terkait Perppu KPK, Ketua DPR: Tunggu Hingga Usai Pelantikan Presiden

 
Terkait Perppu KPK, Ketua DPR: Tunggu Hingga Usai Pelantikan Presiden
Terkait Perppu KPK, Ketua DPR: Tunggu Hingga Usai Pelantikan Presiden. (antara)
WJtoday
Jumat, 4 Oktober 2019 | 21:05 WIB
WJtoday, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengajak masyarakat menunggu kelanjutan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) hingga setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, 20 Oktober mendatang.

"Kita tunggu saja setelah pelantikan periode selanjutnya dari Presiden, 20 (Oktober)," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (4/10/2019).

Puan mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait rencana Jokowi menerbitkan Perppu KPK hingga saat ini.

"Belum ada kelanjutan dari Presiden terkait hal itu (Perppu KPK)," terangnya.

Revisi UU KPK sendiri telah disahkan jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September silam. Revisi UU KPK itu sendiri mengundang polemik karena dituding malah memperlemah lembaga antirasuah tersebut, bukan memperkuatnya.

Penolakan revisi UU KPK dan tolak RKUHP yang masih memuat pasal kriminalisasi menjadi salah satu tuntutan gelombang aksi mahasiswa yang digelar di sejumlah wilayah lebih dari sepekan lalu.

Belakangan, Jokowi pun didesak menerbitkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK yang sudah disahkan dalam paripurna DPR.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

Perppu KPK Ibarat Simalakama bagi Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Jokowi menghadapi pilihan dilematis terkait tuntutan mahasiswa mengenai Perppu tentang KPK. Perppu KPK disebut Moeldoko seperti buah simalakama.

"Karena keputusan itu seperti simalakama. Enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak," ungkap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Moeldoko kemarin menggelar pertemuan dengan sebagian perwakilan mahasiswa menindaklanjuti gelombang protes bertemakan #ReformasiDikorupsi. Dalam pertemuan itu mahasiswa tetap mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. 


Sejumlah perwakilan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari Universitas Tarumanegara, Universitas Paramadina Jakarta, Trisakti School Management, Universitas Trisakti dan Universitas Kristen Krida Wacana.

Perwakilan mahasiswa Trisakti dalam pertemuan itu mengultimatum Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober. Jika tidak mahasiswa mengancam menggelar demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar. 

Hari ini, Moeldoko meminta mahasiswa tak memberikan batas waktu bagi Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. 

"Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa pokoknya lah. Kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, mesti ada. Semua warga negara juga bijak gitu di dalam menyikapi semua keputusan," tuturnya.

Selain itu Moeldoko mengatakan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa dalam kehidupan bernegara, presiden tak hanya mendengar masukan dari mahasiswa.

Dia mengungkapkan bahwa  Presiden juga mendengarkan masukan dari kalangan partai politik serta berbagai kelompok masyarakat.

"Presiden itu banyak yang harus didengarkan, ada partai politik, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, ada berbagai elemen masyarakat," ujarnya.

Dari masukan sejumlah pihak tersebut, Presiden disebut mendengarkan dengan jernih dan cermat agar dapat mengambil langkah terbaik ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya