backgroud
logo

Fokus

 

Kado HUT ke-74 TNI: Kenaikan Anggaran Pertahanan dan Tunjangan Kinerja

Kado HUT ke-74 TNI: Kenaikan Anggaran Pertahanan dan Tunjangan Kinerja

 
Kado HUT ke-74 TNI: Kenaikan Anggaran Pertahanan dan Tunjangan Kinerja
Kado HUT ke-74 TNI: Kenaikan Anggaran Pertahanan dan Tunjangan Kinerja. (istimewa)
WJtoday
Sabtu, 5 Oktober 2019 | 11:44 WIB
WJtoday, Jakarta - Pemerintah akan meningkatkan anggaran pertahanan pada 2020 menjadi Rp131 triliun atau naik Rp10 triliun dibandingkan dengan anggaran 2019 sebesar Rp121 triliun.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (5/10/2019).. Dia menuturkan hal itu terkait dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi prajurit TNI.

"Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp131 triliun di tahun 2020," ungkap Presiden.

Selain itu, pemerintah mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga waktu 30 tahun. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen di tahun 2020.

Sejumlah pejabat negara dan tokoh penting terlihat menghadiri acara perayaan HUT TNI ke-74 yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma.

TNI Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga
Presiden juga meminta kepada seluruh prajurit TNI agar bisa bersinergi dengan kementerian serta lembaga lain.

"TNI harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga seperti Polri, BNPT, BNPB, dan Bakamla," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk tak terjebak dalam ego matra. Diketahui, ada tiga matra di TNI, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.


Tak hanya itu, Jokowi berharap seluruh prajurit untuk terus menjaga kemanunggalan bersama rakyat melalui Operasi Bhakti dan program Tentara Manunggal Membangun Desa.

Lebih lanjut, sebagai panglima tertinggi TNI, Jokowi memerintahkan agar seluruh prajurit TNI di masa mendatang harus memiliki kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru.

"Serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri," ujarnya.

Jokowi juga mengaku tengah menyusun rancangan aturan untuk menambah jabatan baru bagi TNI. Jabatan baru, diperuntukkan bagi perwira berpangkat kolonel serta perwira tinggi.

"Pemerintah saat ini sedang melakukan harmonisasi rancangan peraturan presiden tentang organisasi TNI yang akan menambah lebih dari 450 posisi baru untuk perwira berpangkat kolonel dan 300 lebih posisi baru untuk perwira tinggi TNI," tutur Jokowi.

Sedangkan untuk saat ini, kata Jokowi, pemerintah telah menambahkan 60 jabatan untuk perwira tinggi TNI. Penambahan jabatan itu, lanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan peran prajurit TNI.

Pemerintah juga terus menambah jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna memenuhi target kekuatan pokok minimum atau minimum essensial forcer (MEF) tahap II.

Saat ini, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Serta meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan prajurit TNI untuk mendukung profesionalisme prajurit," pungkas Jokowi. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya