backgroud
logo

OPINI

 

Manajemen Krisis Kepariwisataan Mengawal Pariwisata Tumbuh Nyaman

Manajemen Krisis Kepariwisataan Mengawal Pariwisata Tumbuh Nyaman

 
Manajemen Krisis Kepariwisataan Mengawal Pariwisata Tumbuh Nyaman
Manajemen Krisis Kepariwisataan Mengawal Pariwisata Tumbuh Nyaman. (pam/WJtoday)
bambang mulyono
Sabtu, 5 Oktober 2019 | 17:36 WIB
WJtoday, Bandung - Posisi Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik dihadapkan pada berbagai ancaman bencana alam tektonik maupun vulkanik. Seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata perlu memahami risiko bencana dan krisis di wilayahnya.

Kesiapsiagaan sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis baik alam maupun nonalam merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing internasional.

Mengawal ekosistem pariwiata Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dalam situasi aman dan nyaman, Kemenpar menerbitkan  Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK), Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Krisis Kepariwisataan, dan Peta Geospasial Krisis Kepariwisataan.

Sosialisasi MKK di daerah adalah dalam rangka menyamakan persepsi dan komitmen dalam pengelolaan krisis kepariwisataan serta mensinergikan  pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan. 

“MKK menjadi pedoman dalam menangani krisis pariwisata di Tanah Air ini mengacu pada standar dunia UNWTO,” kata Menpar Arief Yahya beberapa waktu lalu.

MKK akan  dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merencanakan, mencegah, menangani, dan mengevaluasi Krisis Kepariwisataan agar kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terlindungi dan berkesinambungan.

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi pilot project penerapan MKK, secara sigap dan serius telah menyiapkan kelengkapan lembaga dan perangkatnya. Hal ini juga sebagai komitmen terhadap pengembangan sektor pariwisata yang memiliki potensi krisis yang beragam.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik menjelaskan, Jawa Barat memiliki potensi pariwisata besar.  Dimulai dari gunung, pantai, hingga wisata buatan. Akan tetapi, Jabar juga memiliki potensi bencana yang harus diwaspadai. 

“Jawa Barat memiliki ragam etnik yang banyak, punya banyak destinasi wisata, namun di sisi lain juga memiliki multikebencanaan. Mulai dari banjir, gempa, longsor, kebakaran hutan, potensi tsunami yang membentang dari utara ke selatan. Sesar Lembang dan Sesar Cimandiri di Sukabumi,” kata Dedi Taufik saat Rakor MKK beberapa waktu lalu.

Menurut Dedi, tidak hanya bencana alam saja, bencana non-alam juga cukup tinggi entitasnya. 

“Semua ini yang harus kita waspadai agar kita tetap bersiaga dengan baik,” kata Dedi.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen tetap waspada dan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah dan bersinergi dengan baik. 

“Kita harus tetap berkolaborasi dengan unsur pentahelix. Potensi bencana sudah tergambar, kalau kita tidak menjaga ekosistem alam yang kita punya secara bersama, nantinya bakal hancur, kita sendiri yang akan rugi,” tegasnya. 


Tentang Krisis Kepariwisataan
Krisis dalam konteks kepariwisataan harus dipandang secara komprehensif dari perspektif ekosistemnya, dengan melihat hubungan antara komponen-komponen di dalamnya. Pemahaman krisis dalam konteks pariwisata yang benar akan sangat menentukan penyusunan strategi penanganan krisis yang tepat.

Ada dua kategori dalam krisis kepariwisataan, yaitu:
1. Krisis
Faktor penyebab lebih diakibatkan oleh tindakan-tindakan antropogenik (kesalahan kebijakan, kesalahan manajemen, dan lain-lain), lebih dapat diprediksi, peningkatan terjadi secara bertahap dan dapat diobservasi,serta cenderung berdurasi panjang.

Kategori ‘Krisis’ akan lebih banyak berada pada level organisasi, seperti lembaga wilayah tertentu atau negara yang berkaitan dengan kegagalan dalam mengantisipasi potensi kejadian krisis. Ada tiga kategori krisis.

Pertama, Krisis Pemasaran (Citra/Reputasi), krisis kepariwisataan yang terjadi diakibatkan oleh adanya perubahan citra pariwisata yang menjadi buruk pada sebuah destinasi. Akibatnya, muncul krisis pemasaran, yakni citra buruk tersebut telah menimbulkan sentimen dan penilaian negatif dari wisatawan terhadap destinasi. 

Krisis dalam konteks ini dapat diakibatkan oleh banyak hal, termasuk ketika kondisi ekosistem inti destinasi tersebut dalam kondisi normal. Krisis ini sering kali distimulasi oleh penyebab krisis non-alam, seperti dampak adanya krisis sosial, ekonomi, atau politik dan terorisme, bahkan berita bohong (hoaks) tentang suatu destinasi yang dapat merugikan.

Kedua, Krisis SDM Pariwisata, adalah krisis yang berkaitan dengan wisatawan sebagai subjek dari ekosistem pariwisata, termasuk masyarakat dan pekerja pariwisata sebagai bagian dari subjek manusia (SDM) dalam suatu desitinasi. Krisis ini umumnya berupa kejadiankejadian yang menyebabkan wisatawan mengalami kerugian, baik materiel maupun imateriel (psikologis) secara langsung. Misalnya kasus persekusi, pencurian, kecelakaan, hingga perkosaan. 

Krisis ini berpotensi menimbulkan dampak yang sangat besar dan luas, terjadi dalam waktu yang cukup cepat dan dapat memicu terjadinya Krisis Pemasaran (citra/reputasi) sebagai sebuah konsekuensi logis.

Ketiga, Krisis Bencana Destinasi (3A: Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas), adalah krisis yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur destinasi pariwisata, yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A). Krisis ini dapat dianggap sebagai level krisis yang tertinggi. Dua kategori krisis yang dijelaskan sebelumnya akan secara otomatis teraktivasi karena secara langsung akan mempengaruhi SDM pariwisata sekaligus menciptakan persepsi negatif mengenai suatu destinasi yang berakibat timbulnya Krisis Pemasaran.

Krisis ini umumnya terjadi akibat bencana-bencana dengan skala besar, seperti bencana alam berupa gempa bumi, gunung meletus, tsunami, bencana ekologi (contoh: pencemaran laut oleh sampah atau tumpahan minyak), hingga kerusuhan atau perang di suatu wilayah. 

2. Bencana 
Faktor penyebab bersifat tiba-tiba, lebih sulit diprediksi, sebagian besar disebabkan oleh fenomena alam (gempa bumi, banjir) dan sebagian lainnya karena fenomena global (epidemi), serta durasi waktu kejadian yang cenderung pendek.
Kategori ‘Bencana’ lebih pada aspek fenomena alam ataupun kejadiankejadian lain yang bersifat antropogenik, namun berada di luar kontrol organisasi lembaga wilayah atau negara. ***

pam / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya