backgroud
logo

Kabar DPRD Jabar

 

DPRD Dukung Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru

DPRD Dukung Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru

 
DPRD Dukung Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru
DPRD Jabar Dukung Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru. (dok humas dprd jabar)
WJtoday
Minggu, 6 Oktober 2019 | 08:23 WIB
WJtoday, Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendukung Pemprov Jabar untuk melakukan percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru(DOB) dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih dekat.

"Tadi kami melakukan audiensi dengan Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) dan sepakat untuk mendorong pembentukan DOB di Jabar," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat, di Bandung, beberapa waktu lalu.

Ru'yat mengatakan saat ini dengan luasnya wilayah dan jumlah penduduk Jawa Barat yang besar maka percepatan pembentukan DOB harus segera dilakukan.

Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk, lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

"DOB ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih dekat," jelasnya. 

DPRD  juga mendukung adanya aspirasi dari Forkoda PP DOB Jabar terkait pencabutan moratorium daerah otonomi baru karena beberapa daerah di Jawa Barat memiliki banyak potensial.

Selain itu Forkoda PP DOB Jabar mengusulakan pemekaran daerah otonomi baru ini menjadi prolegda prioritas di DPRD Provinsi Jawa Barat, ujarnya.

"Tentu hal ini akan kami sampaikan ke Komisi I DPRD Jabar untuk dilakukan suatu program dimasukan ke dalam prolegda," ungkapnya.

Hal tersebut akan dikoordinasikan dengan Gubernur Jawa Barat melalui surat yang nanti akan disiapkan, demikan pula kepada Komisi II DPR RI yang memiliki kewenangan disana dan ke Kemendagri melalui Ditjen Otda.

Sementara itu mengenai target jumlah DOB di Jawa Barat, Ru'yat mengatakan, hal tersebut akan disesuaikan dengan kajian naskah akademik dan disesuaikan dengan kewenangan pusat.

"Kami berharap pemerintah pusat mendengar betul dari teman-teman demikian sangat gigih dengan maksud dan tujuan meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya