backgroud
logo

Fokus

 

DPR Serahkan Sepenuhnya soal Perppu KPK ke Jokowi

DPR Serahkan Sepenuhnya soal Perppu KPK ke Jokowi

 
DPR Serahkan Sepenuhnya soal Perppu KPK ke Jokowi
DPR Serahkan Sepenuhnya soal Perppu KPK ke Jokowi. (tribun news)
WJtoday
Senin, 7 Oktober 2019 | 14:32 WIB
WJtoday, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengutarakan  DPR akan menyerahkan sepenuhnya soal Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia  mengatakan DPR tak bisa menindaklanjuti apapun langkat terkait Perppu KPK karena DPR periode ini belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Oleh karena itu menurut Puan, semuanya harus ditunggu terlebih dahulu sebelum DPR memutuskan sesuatu.

"Iya,  kita lihat, kita tunggu dulu," kata Puan saat ditanya awak media soal Perppu KPK tersebut, di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Menurut dia, apa yang telah terjadi pada DPR periode sebelum dirinya menjabat memang perlu di-update kembali. Namun demikian, kata dia, semuanya tentu harus menunggu semua alat kelengkapan dewan terbentuk.

Puan justru menyebut yang mesti dilakukan saat ini adalah fokus pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar 20 Oktober mendatang.

Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) 

Bamsoet Sebut Jokowi Punya Perhitungan Politik Terkait Perppu KPK
Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) enggan menyampaikan sikap atas nama partainya terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).

Namun, Bamsoet meyakini Jokowi memiliki perhitungan matang soal rencana penerbitan Perppu KPK.

Menurut Bamsoet, pertanyaan soal Perppu tersebut baru tepat ditanyakan kepada dirinya bila kelak menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Namun, dia mengaku belum berpikir lagi untuk maju sebagai calon Ketum Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

"Kalau tanya (sikap) Golkar tanya ke Ketum. Nanti kalau saya jadi Ketum, baru ke saya. Berhubung saya cooling down, belum berpikir lagi jadi Ketum maka tanyakan ke Ketum yang ada," tutur Bamsoet di  Jakarta pada Senin (7/10/2019).

Ketua MPR yang baru terpilih itu menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemilik kewenangan untuk menerbitkan Perppu. Menurutnya, hanya Jokowi yang mengetahui apakah Perppu KPK harus dikeluarkan atau tidak di tengah situasi seperti saat ini.

"Menurut saya yang bisa jawab adalah Presiden," jelasnyya.

Dia  lalu menyinggung soal isu bahwa Jokowi akan berhadapan dengan parpol pendukungnya jika menerbitkan perppu. Menurut Bamsoet, itu adalah penggiringan opini yang berlebihan.

Bamsoet juga  yakin Jokowi telah melakukan kalkulasi politik dengan baik. Dia lantas meminta masyarakat menunggu keputusan Jokowi terkait hasil UU KPK yang baru disahkan oleh DPR.

"Saya yakin dan percaya Presiden telah memberi kalkulasi politik yang clear dan jelas, ya tunggu saja keputusan Presiden," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM (Plt Menkumham) Tjahjo Kumolo mengatakan Jokowi belum berencana menerbitkan Perppu KPK. Tjahjo juga enggan menduga-duga apa sikap yang akan diambil oleh Jokowi.

"Sampai sekarang belum ada. Kami sebagai pembantu Presiden ya kami siap melaksanakan apa yang nanti akan menjadi keputusan Bapak Presiden," kata Tjahjo saat ditemui di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/10/2019).

UU KPK hasil revisi telah disahkan oleh DPR. Akan tetapi, dianggap bermasalah oleh banyak pihak. Mereka menilai substansi UU KPK melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Kemudian sesudah itu bermunculan gelombang aksi unjuk rasa bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari mahasiswa, pegiat antikorupsi, hingga akademisi. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya