backgroud
logo

Buletin

 

Selangkah Lagi, DPRD Jabar Interpelasi Gubernur Ridwan Kamil

Selangkah Lagi, DPRD Jabar Interpelasi Gubernur Ridwan Kamil

 
Selangkah Lagi, DPRD Jabar Interpelasi Gubernur Ridwan Kamil
Emil dan Uu bersama 5 pimpinnan DPRD Jabar seusai pengambilan sumpah janji, 3 Oktober 2019. (istimewa/humas pemprov jabar)
WJtoday
Rabu, 9 Oktober 2019 | 11:42 WIB
WJtoday, Bandung - Anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 berencana menyampaikan hak interpelasi untuk meminta keterangan dan penjelasan Gubernur Jabar Ridwan Kamil soal kinerja pemerintahannya dalam setahun terakhir ini.

Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar, Abdulhadi Wijaya mengungkapkan, salah satu persoalan yang akan ditanyakan ke Gubernur yakni tentang keberadaaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP)  dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ ). Untuk TAP maupun TAJJ, kata Abdulhadi, pihak DPRD Jabar perlu mempertanyakan legalitas mereka dalam institusi Pemprov Jabar. 

"Karena setahu saya dalam kelembagaan SOTK, yang sudah ada legal aspeknya dari Sekda, para Asisten, Pimpinan OPD, serta pejabat Eselon III dan IV di masing-masing OPD. Keberadaan TAP maupun TAJJ,  karena kini sudah menjadi tenaga pendamping di beberapa OPD, perlu dipertanyakan  tupoksinya dalam menopang kinerja OPD," ungkap Abdulhadi.

"Patut dipertanyakan sumber pendanaan untuk memberikan gaji kepada mereka," sambungnya.

Abdulhadi menjelaskan, jika hak interpelasi akan dilaksanakan, akan ada proses yang diputus melalui sidang paripurna. Dia sendiri meminta Gubernur jangan menganggap langkah interpelasi Dewan sebagai bentuk kondisi friksi atau konflik lembaga legislatif dengan gubernur.

“Interpelasi itu kan sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang harus dibuat momok  atau menggambarkan ketidak akuran atau hal destruktif yah, interpelasi itu hak bertanya,  kita mau nanya duduk perkara dan tolong jelaskan,” katanya.

Menurut Abdulhadi, interpelasi diperlukan dengan tujuan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. “Ini hal biasa dalam berdemokrasi, nggak perlu ada tanggapan heboh, terus bukan menunjukkan Dewan menghalau atau sedang merusak Pak Gubernur dan sebagainya,” katanya.

Abdulhadi menilai, perjalanan satu tahun roda Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil terlalu dominan pada tataran sosialisasi kinerja pencitraan. 

“Jadi, kita melihat ada bebebrapa hal yang harus disamakan persepsi, jadi dalam setahun ini masih terlalu banyak di retorika dan publikasi dibandingkan kerjaan yang esensi,” ujar Abdulhadi.

Emil dinilai terlalu nyaman dengan pola pencitraan melalui pemberitaan dan media sosial ini berdampak pada wibawa pembangunan Jabar mengalami penurunan. Selain itu, Emil dinilai mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD.

“Bahkan dalam beberapa hal yang mendasar, Jawa Barat ini mundur, contoh yang sisa periode sebelumnya belum dikerjakan di Kesra, di perekonomian. Komunikasi, jadi komunikasi antara kami di dewan dan gubernur itu bisa enak, sekarang semacam ada hambatan,” ucap Abdulhadi.

Pola tersebut, menurut Abdulhadi, menciptakan harmonisasi pemerintah provinsi dengan DPRD yang seharusnya bersinergi, terkendala dengan ego pencitraan. 

“Ini terlalu sering, akhirnya ada ketidaknyamanan, komunikasi antara gubernur dengan mitra kerjanya yang secara konstitutional sudah ditunjuk yaitu DPRD,” ujar Abdulhadi.

“Dan Pak Gub lebih cenderung ke media tanpa menginformasikan dulu kepada Dewan, banyak contohnya yang paling segar di ingatan ketika wacana pemindahan pusat pemerintahan, beliau menyampaikan tanpa forum resmi seperti paripurna, tiba-tiba digelindingkan yang menyebabkan heboh,” paparnya. 

Partai Pengusung juga Dukung Interpelasi
Wacana melakukan interpelasi juga didukung penuh oleh partai pengusung Emil saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 lalu, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Kita setuju interpelasi dan akan mengajak semua anggota dewan. Banyak hal yang ingin ditanyakan, banyak yang harus dijawab oleh gubernur,” tegas anggota Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati.

Menurutnya, interpelasi dilakukan dengan target duduk perkara kekeliruan Gubernur menjalankan roda pemerintahan provinsi terungkap secara transparan. Rahmat juga memastikan akan memberi penegasan bahwa mitra Pemprov Jabar yang secara sah secara konstitutional adalah Dewan, bukan lembaga maupun tim di luar pemerintahan.

“Terkait tata kelola pemerintah daerah, prinsipnya itu. Tata kelola pemerintah daerah berdasarkan undang-undang penerintah daerah itu menyebut, pemerintah daerah itu bersama DPRD, kan gitu. Setahun berjalan ini, kita merasa banyak hal prinsipal yang belum dilakukan,” ujar juru bicara Fraksi PKB DPRD Jabar ini.

Rahmat menegaskan, internal Fraksi PKB DPRD Jabar solid mendukung rencana interpelasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial setelah memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.

“Iya, solid. Salah satu alasan kami setuju itu karena sebagai partai pengusung kita punya tanggungjawab moral dan politik untuk memastikan Gubernur betul betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” tegasnya.

Wacana interpelasi sendiri sudah bergulir sejak beberapa bulan lalu di pengunjung masa bakti DPRD Jabar periode 2014-2019. Saat ini, sebanyak 10 fraksi di Dewan sudah sepakat mengajukan interpelasi, namun untuk kelanjutannya diserahkan kepada anggota Dewan baru peripode 2019-2024.

Sejauh ini pun belum disampaikan usulan interpelasi secara resmi dari individu anggota Dewan yang mengusulkan kepada pimpinan Dewan. Materi yang akan ditanyakan dalam interpelasi tersebut, selain soal TAP dan TAJJ, di antaranya soal bantuan keuangan yang diberikan kepada kota dan kabupaten, beberapa program kegiatan seperti penataan alun-alun dan beberapa situ (danau) yang ternyata sekarang diketahui tidak dilengkapi Detail Enginering Desain (DED). 

Juga rencana revitalisasi Alun-Alun Jonggol senilai Rp15 miliar yang sudah disetujui Pemprov Jabar di periode Gubernur Ahmad Heryawan. Di masa kepemimpinan Ridwan Kamil, alokasi anggaran tersebut dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong. 

Emil Bergeming
Sebelumnya, menanggapi rencana interpelasi tersebut, Emil menyebutkan, belum tentu juga akan terlaksana. Sejauh ini, kata Emil, belum ada pembahasan soal interpelasi di DPRD Jabar. “Itu belum pasti, dibahas nanti saja,” ujar Emil seusai kunjungan kerja di kawasan Waduk Jatiluhur, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, 18 Agustus 2019 lalu. 

Emil sendiri menilai, interpelasi merupakan bagian dari kontrol lembaga Dewan terhadap pemerintah. "Itu mah bagian dari kontrol saja, kalau boleh nggak usah terlalu diperpanjang," ucapnya. ***

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya