backgroud
logo

Buletin

 

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Pemkab Subang Tersangka Gratifikasi

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Pemkab Subang Tersangka Gratifikasi

 
KPK Tetapkan Mantan Pejabat Pemkab Subang Tersangka Gratifikasi
KPK Tetapkan Mantan Pejabat Pemkab Subang Tersangka Gratifikasi. (antara jabar)
WJtoday
Rabu, 9 Oktober 2019 | 22:01 WIB
WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana (HTS) sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penetapan Heri sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari kasus gratifikasi yang menjerat eks Bupati Subang, Ojang Sohandi. 

"Sejumlah bukti menunjukkan pihak lain yang diduga bersama-sama dengan bupati menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawan dengan tugasnya," tutur juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/10/2019).

KPK meningkatkan perkara terhadap HTS dari penyelidikan hingga ke penyidikan tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi bersama Ojang sejumlah Rp9,645 miliar.

Jumlah tersebut didapat melalui pungutan dari Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah dari tenaga honorer kategori II pada periode tes Februari 2014 hingga Februari 2015.


Febri mengungkapkan,  dalam kasus ini, Ojang menerima gratifikasi Rp 9.465.000.000 melalui Heri. Menurut dia, ada tiga sumber penerimaan gratifikasi Heri dan Ojang yang ketiganya berkaitan dengan pengangkatan dan seleksi calon pegawai negeri sipil di Pemkab Subang. 

"HTS diduga secara bersama-sama dengan Ojang Sohandi, Bupati Subang periode 2013-2018 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sejumlah Rp 9.645.000.000," ungkap  Febri. 

Dia  juga mengatakan, penerimaan uang oleh Heri dan Ojang tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf C UU No 30 Tahun 2001.

Akibat perbuatannya, Heri disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya