backgroud
logo

Fokus

 

Insiden Pandeglang: Tuduhan Settingan dan Apatisme Masyarakat

Insiden Pandeglang: Tuduhan Settingan dan Apatisme Masyarakat

 
Insiden Pandeglang: Tuduhan Settingan dan Apatisme Masyarakat
Detik-detik Wiranto sebelum diserang SA alias Abu rara di Pandeglang, 10/10/2019. (istimewa)
WJtoday
Sabtu, 12 Oktober 2019 | 21:41 WIB
WJtoday, Bandung - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhumkam) Wiranto ditusuk SA alias Abu Rara saat melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) siang  Insiden itu membuat Wiranto menderita dua luka tusukan di bagian depan tubuhnya.

Selain Wiranto, Kapolsek Menes Kompol Daryanto ikut terluka. Dia diserang oleh Fitria, istri penusuk Wiranto. Fitria berpura-pura bersalaman, lalu melakukan penyerangan.

Insiden penusukan yang menimpa mantan Panglima ABRI itu justru banyak dianggap drama bohong bahkan settingan yang disuguhkan pemerintah demi pengalihan isu. Di media sosial, berbagai komentar bernada tidak percaya atas insiden yang menimpa Wiranto juga sudah 'makan korban'.

Setidaknya tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara dicopot dari jabatan menyusul komentar para istri yang bernada nyinyir soal penusukan terhadap Wiranto.

Dari ranah Twitter, Jerinx Superman Is Dead (SID), dan putri politikus Amien Rais, Hanum Rais, juga dipolisikan akibat komentar senada. Berbagai tudingan settingan muncul dikaitkan dengan insiden Pandeglang itu. 

Puteri Amien Rais, Hanum Rais dipolisikan gegara cuitannya soal insiden Pandeglang.

"Settingan agar dana deradikalisme terus mengucur. Dia caper karena tidak akan dipakai lagi, playing victim mudah dibaca sebagai plot. Di atas sebagai opini yang beredar atas berita hits siang ini. Tidak bangak yang benar-benar serius menanggapi, mungkin karena terlalu banyak hoaks framing yang selama ini terjadi," ini adalah cuitan yang dibagikan Hanum di akun twitter pribadinya, @hanumrais tak berapa lama setelah Wiranto ditusuk orang tak dikenal.

Saat-saat penyerangan terhadap Wiranto.

Tak menunggu lama, Hanum dilaporkan karena cuitannya dianggap mengandung unsur hoaks. Jerinx bahkan harus mendapat pil pahit, tak hanya dilaporkan, akun miliknya telah di-suspend oleh pihak Twitter.

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memandang kejadian yang menimpa Wiranto dan ketidakpercayaan di masyarakat ini bisa dilihat dalam dua faktor utama.

Pertama, faktor ideologis di masyarakat yang memang berseberangan dengan pemerintah secara sengaja membuat propaganda 'iseng' untuk memengaruhi opini publik.

"Narasinya dirancang secara sistematis, yang juga didukung oleh instrumen media sosial untuk membiaskan fakta yang ada," kata Karyono melalui pesan singkat, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (12/10/2019).

Dan celakanya, kata Karyono, narasi yang dibentuk ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Apalagi narasi kebanyakan dibentuk di media sosial yang menyebar secepat kilat.

Selain muncul dari kaum ideologis anti pemerintah, mosi tidak percaya terhadap penusukan Wiranto ini juga muncul karena faktor politik saat pilpres. Menurutnya, polarisasi yang terjadi antara 01 dan 02 masih menggaung dalam benak masyarakat.

"Peristiwa (ketidakpercayaan) penusukan Wiranto bisa jadi disebabkan oleh residu pemilu 2019. Bisa jadi masih ada kelompok yang tidak puas terhadap hasil pemilu," katanya.

Masyarakat yang jagoannya tak menang pilpres, lanjut Karyono, masih berpikir apa pun yang terjadi di pemerintah saat ini sebagai pemenang pilpres merupakan kepalsuan semata. Fenomena ketidakpercayaan ini menurutnya tak hanya muncul tatkala pisau menghujam perut Wiranto, namun jauh sebelumnya.

"Pada kasus-kasus lain pun muncul fenomena serupa. Bahkan sejumlah peristiwa yang lebih tragis seperti kasus terorisme juga muncul fenomena yang sama. Sejumlah peristiwa pengeboman, penangkapan teroris juga dipandang sebagai rekayasa," ungkap dia.

Dia pun memandang kejadian ini tak bisa dibiarkan begitu saja, sebab efeknya bisa menjebak masyarakat dalam fatamorgana kebenaran dan ketidakbenaran.

"Jika hal ini berlangsung terus menerus maka dapat menjebak masyarakat ke dalam fatamorgana. Kebenaran dan ketidakbenaran menjadi bias. Antara fakta dan rekayasa menjadi absurd, tidak jelas," jelasnya.

Di lain pihak, pengamat politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati justru menilai ketidakpercayaan di berbagai platform media sosial ini bukan terjadi karena polarisasi publik akibat Pilpres 2019 lalu.


Hal ini, kata dia, justru terjadi akibat menurunnya nalar empati publik. Maka, sikap egoisme publik pun menjadi besar.

"Kalau arahnya ke polarisasi lantaran perbedaan sikap politik saya rasa basi, sudah tidak relevan. Ini terjadi karena disinformasi yang dikonsumsi tidak seimbang, juga karena nalar empati publik sudah semakin menurun," kata Wasis.

Wasis juga menuding ketidakpercayaan insiden penusukan Wiranto ini buntut dari efek bola salju dari revisi UU KPK, bukan karena polarisasi politik saat pagelaran Pilpres 2019 lalu.

Efek Revisi Undang-Undang KPK memang dianggap belum selesai, dan penusukan Wiranto pun bisa jadi dianggap publik hanya respons terhadap banyaknya korban yang jatuh saat melakukan demonstrasi.

Wasis menilai, pandangan publik saat ini hanya melihat bahwa insiden itu dipertontonkan hanya untuk menunjukkan bahwa aparat juga bisa disakiti dengan mudah. namin itu juga sekaligus mempertontonkan kelemahan informasi intelejen.

SA alias Abu Rara pelaku penusukan terhadap Wiranto.

Pengamat terorisme dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sidratahta Mukhtar menyebut ada masalah intelijen dalam kasus penusukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto. Informasi intelijen soal pelaku penusukan SA alias Abu Rara tidak terdistribusi dengan baik.

"Ini kan sekarang Menko Polhukan mewadahi BIN, Polri, dan badan keamanan lainnya. Kalau Kepala BIN katakan 3 bulan sebelumnya sudah terdeteksi. Ke mana distribusi informasi dilakukan?" ucap Sidratahta, seperti dikutip detik.com,  Jumat (11/10/2019).

Menurut Sidratahta, seharusnya sebelum Wiranto datang ke lokasi acara di Pandeglang, Banten, ada tukar informasi intelijen. Jadi, ada tindakan pencegahan sebelum terjadinya penyerangan.

Menurut Sidratahta, kondisi keamanan Indonesia sedang rawan. Maka itu, seharusnya ada upaya lebih dari pihak keamanan maupun intelijen.

"Saya agak setuju kalau disebut ada kebobolan intelijen, ada sistem intelijen tidak terintegrasi. Ke dua, ada faktor efektifitas. Mestinya kalau ada potensi, bayangkan Menkopolhukan datang ke wilayah, padahal baru-baru ini sedang terjadi konflik parah dari Papua, ekseskan di mana-mana," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimabangan MUI, M Din Syamsuddin Din meminta insiden terhadap Wiranto itu sebaiknya diselesaikan secara jernih dengan melakukan proses penegakan hukum secara transparan, imparsial, dan berkeadilan. 

Jika tidak, maka masing-masing pihak akan mengemukakan versi dan interpretasinya dengan “bukti-bukti” sebagai disinformasia (“penyesatan informasi”) terhadap pihak lain. Suasana demikian akan menimbulkan sikap saling tidak percaya satu sama lain.

"Janganlah hendaknya Kasus  Pandeglang tersebut memalingkan perhatian bangsa terhadap persoalan-persoalan kebangsaan yang mendasar, yaitu menjaga persatuan hakiki, merawat kemajemukan sejati, dan membangun infrastruktur negeri jasmani serta rohani." ujarnya. ***
(pam/sumber CNNIndonesia.com dan sumber lainnya).

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya