backgroud
logo

Buletin

 

BEM SI Jabar Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK

BEM SI Jabar Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK

 
BEM SI Jabar Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK
BEM SI Jabar Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK. (pam/WJtoday)
WJtoday
Kamis, 17 Oktober 2019 | 21:25 WIB
WJtoday, Bandung - Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, telah sah berlaku terhitung sejak hari ini. Seiring UU KPK berlaku, kekhawatiran pun menyeruak atas sejumlah hal yang selama ini ditakutkan bisa memangkas kewenangan komisi antirasuah.

Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Barat mendesak agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengganti Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK).

Perwakilan BEM SI, Presiden Mahasiswa KM ITB Royyan Abdullah Dzakiy mengatakan memang Jokowi tidak secara langsung memberikan pernyataan mengesahkan RUU KPK. Namun sesuai dengan sistem, menurutnya RUU KPK akan otomatis berlaku mulai hari ini.

"Artinya setelah 30 hari (pengesahan RUU KPK oleh DPR) memang dari Presiden Jokowi tidak memberikan pernyataan mengesahkan, tapi dia secara sistem akan langsung disahkan, artinya bakal otomatis berjalan," ujar  Royyan di Monumen Perjuangan Rakyat, Bandung, Kamis.

Maka dari itu BEM SI Jabar  mendesak agar Jokowi segera mengeluarkan Perppu. Karena menurutnya RUU KPK dinilai hanya akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Kami mengingatkan masyarakat dan Presiden agar mengangkat tuntutan yang telah diangkat berkali-kali, yaitu mengeluarkan Perppu untuk mengagalkan RUU KPK," tegasnya. 

Meski dalam aturannya Perppu hanya bisa dikeluarkan Presiden di saat kondisi yang mendesak, namun menurutnya Jokowi bisa mengeluarkan Perppu karena memiliki hak prerogatif.

BEM SI Jabar

Dengan mengeluarkan Perppu, menurutnya Presiden dapat dinilai maksimal dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Yang kita tunggu-tunggu adalah atensi dari Presiden sendiri bahwa beliau menolak upaya pelemahan pemberantasan korupsi, itu yang kita tunggu dari presiden dengan mengeluarkan Perppu ini," ujarnya.

Selain itu pihaknya juga menuntut agar presiden dapat mencoret pimpinan KPK yang terpilih yakni Firli Bahuri karena dianggap bermasalah dan memiliki catatan negatif.

"Kami menuntut Presiden untuk tidak mengesahkan pimpinan KPK terpilih yang terbukti memiliki catatan negatif, kami minta beliau dicoret melalui mekanisme yang transparan," serunya.

Saat bersamaan, ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis, untuk menuntut penyelesaian sejumlah persoalan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

Seorang perwakilan massa yang merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Telkom, Yusuf Sugiyarto menyampaikan bahwa saat ini mahasiswa menjadi satu-satunya oposisi pemerintah. Fungsi mahasiswa menurutnya sangat penting untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah ditengah dinamika politik yang terjadi saat ini.

"Jangan lihat jumlah kita, tapi spirit kita sebagai mahasiswa. Hanya tinggal mahasiswa dan rakyat yang menjadi oposisi pemerintah," kata Yusuf.

Massa aksi tersebut berkumpul di depan Gedung Sate tepatnya di depan taman yang sedang mengalami renovasi. Massa berkumpul sekira pukul 15.00 WIB sambil menyaksikan orasi-orasi dan tampilan musikalisasi puisi yang dilakukan oleh beberapa perwakilan mahasiswa.

Mereka pun membawa poster serta spanduk besar yang bertuliskan tuntutannya kepada pemerintah.

Yusuf meminta agar pemerintah beserta aparat keamanan menghentikan tindakan represif kepada masyarakat. Selain itu ia juga meminta agar pemerintah mengusut penyebab kematian korban konflik di Papua.

"Kita menuntut pemerintah berpihak kepada rakyat. Kedua kita menuntut pemerintah menolak upaya pembungkaman aspirasi, mengentikan perlakuan represif terhadap rakyat, menuntut pengusutan kematian demonstran dan korban konflik Papua, penyelesaian masalah kedaulatan rakyat," tegasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya