backgroud
logo

Kabar DPRD Jabar

 

Penataan Gunung Geulis Diyakini Jadi Solusi Antisipasi Ancaman Bencana

Penataan Gunung Geulis Diyakini Jadi Solusi Antisipasi Ancaman Bencana

 
Penataan Gunung Geulis Diyakini Jadi Solusi Antisipasi Ancaman Bencana
Penataan Gunung Geulis Diyakini Jadi Solusi Antisipasi Ancaman Bencana. (dok humas dprd jabar)
WJtoday
Jumat, 18 Oktober 2019 | 09:27 WIB
WJtoday, Sumedang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengatakan rencana penataan lingkungan atau wilayah di Kawasan Gunung Geulis, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, diyakini bisa mengantisipasi terjadinya bencana alam di sekitar kawasan gunung tersebut.

"Beberapa rencana penataan lingkungan di sekitar wilayah Gunung Geulis dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan beberapa harapan masyarakat. Salah satunya terkait ancaman bahaya bencana alam, yang saat ini di khawatirkan oleh masyarakat," tegas Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Kamis.

Ineu mengutarakan, pihaknya telah meninjau kondisi Gunung Geulis, sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi dari Gabungan Komunitas Peduli Lingkungan Sumedang.

Dia juga i mengatakan dari hasil pertemuan pihak perusahaan dengan masyarakat dihasilkan beberapa catatan. Salah satunya rencana penataan lingkungan dengan melakukan penanaman ribuan pohon di sekitar wilayah Gunung Geulis.

DPRD Jabar mengapresiasi upaya yang telah ditempuh oleh unsur masyarakat di sekitar wilayah Gunung Geulis dalam upaya penataan lingkungan dan keberlangsungan ekosistem alam di wilayah tersebut.

Ineu mengatakan  dibutuhkan tata kelola yang tepat agar potensi-potensi alam di Jawa Barat dapat dimanfaatkan dan hasilnya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ineu mengatakan ketika rencana penataan lingkungan di Gunung Geulis berhasil dilakukan maka hal tersebut akan menjadi percontohan bagi penataan lingkungan di daerah lain.

Selain itu, DPRD Jawa Barat, kata Ineu, juga akan segera melakukan kordinasi dengan mitra terkait guna mengevaluasi terkait sistem perizinan.

Menurutnya, saat ini sistem perizinan harus memiliki standar yang jelas, jangan sampai pemberian perizinan penambangan di wilayah Jawa Barat menimbulkan masalah yang dapat merugikan masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan agar solusi dari permasalahan yang kerap terjadi pasca kegiatan penambangan dampaknya dapat segera ditanggulangi, dan tidak mengakibatkan permasalahan yang meluas terhadap kondisi lingkungan di Jawa Barat.

"Bila masih ada yang tidak sesuai harus dilakukan punishment (hukuman), yang disesuaikan dengan aturan yang secara normatif dilakukan pada usaha-usaha tambang seperti ini." pungkasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya