backgroud
logo

Kabar DPRD Jabar

 

DPRD Minta Pemprov Jabar Perketat Penerbitan Izin Pertambangan

DPRD Minta Pemprov Jabar Perketat Penerbitan Izin Pertambangan

 
 DPRD Minta Pemprov Jabar Perketat Penerbitan Izin Pertambangan
Batu raksasa menimpa sebuah rumah di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Tegalwaru, Purwakarta. (net)
WJtoday
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 18:03 WIB
WJtoday, Bandung - DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar untuk memperketat pengeluaran perizinan pertambangan.

Kalangan Dewan menilai pemberian izin pertambangan yang saat ini dikeluarkan seringkali tidak memperhatikan risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Hal tersebut disampaikan legislator Jabar merespons terjadinya insiden hujan batu di Kampung Cihandeuleum, RT 09/05 Desa Sukamulya, Tegalwaru, Purwakarta pada Selsa (8/10/2019) lalu yang mengakibatkan 6 rumah dan 1 sekolah rusak tertimpa batu raksasa karena adanya aktivitas blasting atau peledakan batu yang dilakukan PT MSS.

Anggota DPRD Jabar Deden Galih mengatakan, setiap pemberian izin pertambangan galian C di sejumlah daerah, pihaknya selalu mempertanyakan analisa risiko dalam perizinan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jika pemberian izin tersebut diberikan kepada perusahaan penambang tanpa memperhatikan analisa risiko lingkungannya, menurutnya, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Banyak kasus penambangan yang merugikan masyarakat. Perizinan ini kan yang mengeluarkan pihak dan instansi pemerintahan. Dengan demikian, perlu ada pengawasan dan pengetatan pemberian izin,” ungkap Deden kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegro Kota Bandung, Jumat (18/10/2019).

Menurutnya, perizinan perlu diawasi dan diperketat secara komprehensif karena usaha penambangan ini jelas-jelas bisa merusak lingkungan yang luar biasa. Jika pemerintah hanya memikirkan pendapatan daerah, sebut Deden, hal tersebut justru merugikan pemerintah sendiri.

“Kondisi lingkungan yang rusak tidak bisa digantikan dengan uang. Selain itu, dampak kesehatan masyarakat juga akan terancam, termasuk rusaknya infrastruktur. Coba hitung, dengan pemberian izin itu apakah lebih banyak kerugiannya atau keuntungannya buat pemda? Saya kira lebih besar kerugiannya,” papar Deden.

Pemerintah, tandas Deden, seharusnya tidak memberikan izin ketika pertambangan itu berada di zona tidak aman dan mengancam keselamatan masyarakat. Sedangkan saat ini, pemerintah seolah mengobral perizinan tanpa melihat aspek sosial secara keseluruhan.

“Pemberian izin untuk penambangan ini kan seolah kita memberikan izin merusak alam. Ini harus diimbangi agar kerusakan alam juga tidak terlalu masif terjadi, baik itu dengan cara menekankan perusahaan penambangan untuk rehabilitasi lahan atau semacamnya,” tandasnya. ***

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya