backgroud
logo

Fokus

 

Mahfud MD: Jokowi Nyatakan Belum Perlu Keluarkan Perppu KPK

Mahfud MD: Jokowi Nyatakan Belum Perlu Keluarkan Perppu KPK

 
Mahfud MD: Jokowi Nyatakan Belum Perlu Keluarkan Perppu KPK
Mahfud MD: Jokowi Nyatakan Belum Perlu Keluarkan Perppu KPK. (istimewa)
WJtoday
Rabu, 6 November 2019 | 10:55 WIB
WJtoday, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak.

Menurut Menko Polhukam, Presiden masih menunggu proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Jadi berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan Perppu itu kurang tepat, Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perppu,” kata Mahfud MD di Jakarta, Selasa.

Mahfud  mengaku sudah berbicara dengan Presiden, dan Presiden membiarkan proses  judicial review dulu di MK. 

“Nanti sesudah MK dipelajari apakah keputusan MK itu memuaskan apa tidak, benar apa tidak. Kita evaluasi lagi, kalau perlu Perppu ya kita lihat,” ujarnya. 

Terkait dengan desakan lembaga masyarakat untuk mengeluarkan Perppu, dia mengingatkan, bahwa semua itu merupakan kewenangan Jokowi. '

“Saya kira itu kewenangan Presiden, kita sudah nyatakan sikap masing-masing, termasuk sikap saya, saya mendukung Perppu, bahwa Presiden tidak, kita tidak bisa maksa, termasuk yang tidak setuju ya tidak bisa maksa,” terangnya. 

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman menyatakan pemerintah menghormati UU KPK yang sudah berlaku sejak 17 Oktober.

"Pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan yang ada. Berati menghormati UU KPK yang baru," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Fadjroel menyatakan jika masih ada keberatan atas UU KPK, maka sebaiknya membawa hal tersebut ke MK. Menurutnya, perselisihan atas penerapan aturan perundang-undangan saat ini bisa diselesaikan melalui uji materi di MK.

"[Uji materi di MK] itu sebenarnya hadiah dari reformasi, semua perselisihan dalam kehidupan bernegara, sosial, semuanya ditempatkan di forum yang bisa menyelesaikan secara beradab," terangnya.

Fadjroel menambahkan tak ada masalah bagi Jokowi dalam membentuk Dewan Pengawas lembaga antirasuah saat uji materi UU KPK di MK masih berjalan. Menurutnya, Jokowi hanya menjalankan perintah UU KPK yang sudah resmi berlaku sejak pertengahan bulan lalu.

"Jadi enggak masalah. Kalau ada perubahan [UU KPK], tinggal disesuaikan saja," ujarnya.

Saat disinggung Jokowi yang pernah menyatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK usai bertemu puluhan tokoh, Fadjroel menyebut bahwa pertimbangan itu juga termasuk melihat uji materi UU KPK di MK.

"Jadi intinya pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan, yang dihasilkan bersama sama DPR dan pemerintah," tegasnya.  ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


   

Terkini

 

Berita Lainnya