backgroud
logo

Buletin

 

Petahana Diingatkan tak Gunakan Dana Publik untuk Modal Politik

Petahana Diingatkan tak Gunakan Dana Publik untuk Modal Politik

 
Petahana Diingatkan tak Gunakan Dana Publik untuk Modal Politik
Petahana Diingatkan tak Gunakan Dana Publik untuk Modal Politik. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Kamis, 7 November 2019 | 17:05 WIB
WJtoday, Bandung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengingatkan kepada para elite politik, khusus calon kepala daerah petahana agar tidak menggunakan APBD sebagai modal politik terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di delapan kabupaten/kota Jabar.

"Di pilkada itu nuansanya lebih kuat lagi soal potensi ya elit lokal menggunakan sumber daya daerah sebagai modal politik, himbauan kita misalkan ada juga dari petahana maju lagi dan alasan kami juga jangan sampai resource publik atau dana dana APBD dipakai sebagai modal politik," kata Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan, di Kota Bandung, Kamis (7/11/2019).

Ditemui seusai membuka acara Forum Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2019, Abdullah juga meminta agar jangan sampai ada politisasi birokrasi saat Pilkada Serentak tahun depan.

"Ini yang umum terjadi menjelang pemilukada rotasi mutasi yang bernuansa politik untuk pemenangan. Diaturan undang-undang tidak boleh enam bulan sebelum pilkada itu tidak boleh ada rotasi, mutasi," terangnya.

Selain itu, kata dia, Bawaslu Jabar juga mengimbau seluruh partai politik dan peserta untuk mengikuti kaidah aturan hukum Pilkada Serentak 2020 agar pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar.

"Juga misalnya di pencalonan itu akan ada kerawanan yang muncul, potensi transaksional dalam aspek kandidat atau jual beli suara. Ini potensial muncul, istilah uang tiket uang perahu segala macam," ungkapnya.

Abdullah mengatakan pihaknya juga mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang melibatkan ASN saat Pemilu 2019, yakni mencermati gangguan netralitas ASN saat pemilu. Dia mengatakan hal ini menjadi salah satu prioritas bawaslu dengan memfokuskan sisi pengawasan terhadap pejabat daerah yang maju dalam pilkada.

"Sehingga jangan sampai karena mereka punya akses ke resources, bisa menggunakan resources daerah yang sampai birokrasi dipakai sebagai mesin politik pemenangan," ujarnya.

"Lalu juga program-program pemerintah dan APBD, resources juga jangan sampai menjadi alat pemenangan," imbuhnya mengakhiri. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya