backgroud
logo

Buletin

 

Ridwan Kamil: Lembaga Eksekutif-Legislatif Harus Saling Menguatkan

Ridwan Kamil: Lembaga Eksekutif-Legislatif Harus Saling Menguatkan

 
Ridwan Kamil: Lembaga Eksekutif-Legislatif Harus Saling Menguatkan
Ridwan Kamil memberikan Kuliah Umum dengan Tema ‘Hubungan Eksekutif dan Legislatif’ di Jakarta.. (istimewa/humas pemprov jabar)
WJtoday
Minggu, 10 November 2019 | 22:14 WIB
Wjtoday, Jakarta - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, lembaga eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan harus berjalan beriringan dan saling menguatkan. 

Hal tersebut bertujuan supaya proses pembangunan berjalan efektif dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. 

Menurut Emil, ada 3 upaya yang mendorong majunya sebuah bangsa, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), reformasi birokrasi, dan infrastruktur. 

"Sejalan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah fokus pada penguatan Sumber Daya Manusia," kata Emil saat memberikan Kuliah Umum dengan Tema ‘Hubungan Eksekutif dan Legislatif’ pada Workshop Nasional Partai NasDem, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Minggu (10/11/2019). 

Terkait penguatan SDM, kata Emil, Pemprov Jabar sudah melakukan sejumlah upaya, seperti revitalisasi SMK dan menggagas program Jabar Masagi. 

Program Jabar Masagi bertujuan untuk menguatkan fondasi generasi muda dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Hal itu diwujudkan dengan mengembalikan pendidikan budi pekerti yang berdampak pada perilaku sosial. Nilai-nilai kearifan lokal Jawa Barat menjadi dasarnya. 

Karena Jabar Masagi sudah masuk ke dunia pendidikan, peserta didik diharapkan dapat menjadi manusia berbudaya. Manusia berbudaya ini memiliki kemampuan untuk bisa belajar merasakan (surti/rasa), belajar memahami (harti/karsa), belajar melakukan (bukti), belajar hidup bersama (bakti/dumadi nyata).

"12 bulan terakhir saya sudah lakukan upaya-upaya penguatan sumber daya manusia," tandas Emil.

Pada kesempatan sama, Emil menjelaskan, Pemprov Jabar saat ini menerapkan Dynamic Governance atau Birokrasi Dinamis. Tujuannya untuk mendobrak kebekuan dan lambannya kegiatan pembangunan akibat permasalahan birokrasi.

Penerapan Birokrasi Dinamis, kata Emil, tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih cepat, juga menghadirkan sumber-sumber anggaran pembangunan yang semakin banyak. 

Selain bergantung pada 3 anggaran Negara, yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN, Pemprov Jabar memanfaatkan 5 sumber anggaran lain yang disebut dengan Delapan Pintu Anggaran.

Lima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Pemprov Jabar menyebut beragam sumber pemasukan ini dengan.

Selain penerapan Birokrasi Dinamis dalam pengelolaan pemerintahan, menurut Emil, Pemprov Jabar mempraktikkan konsep Penthahelix dengan menggandeng 5 unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media) dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan. 

Emil pun berharap informasi aktual yang disampaikannya pada workshop kali ini bisa memperkuat para wakil rakyat terkait tantangan pembangunan saat ini. "Sehingga nanti kebijakan saling menguatkan. Itulah materi yang saya sampaikan di acara ini," pungkas Emil. ***

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya