backgroud
logo

Fokus

 

Gugatan Praperadilan Mantan Menpora Imam Nahrawi Ditolak

Gugatan Praperadilan Mantan Menpora Imam Nahrawi Ditolak

 
Gugatan Praperadilan Mantan Menpora Imam Nahrawi Ditolak
Gugatan Praperadilan Mantan Menpora Imam Nahrawi Ditolak. (antara)
WJtoday
Selasa, 12 November 2019 | 13:45 WIB
WJtoday, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan untuk menolak seluruh permohonan dalam gugatan praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. 

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Elfian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (12/11/2019).

Imam Nahrawi menggugat penersangkaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu dalam permohonan praperadilannya, Imam juga meminta hakim menetapkan bahwa penyidikan KPK dan penahanannya tidak sah.

Setelah memeriksa sejumlah bukti yang disertakan dan menyandingkan dengan perundangan maka hakim Elfian menyatakan penetapan tersangka Imam Nahrawi oleh penyidik KPK adalah sah dan berdasarkan hukum.

"Menimbang bahwa termohon telah memiliki dua alat bukti yang sah yakni alat bukti saksi dan alat bukti surat. Menimbang bahwa persoalan apakah dari bukti-bukti di atas mempunyai kualitas terbukti atau tidaknya pidana dari seorang tersangka, hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim pokok perkara," papar Elfian saat membacakan pertimbangan putusan di hadapan kuasa hukum Imam Nahrawi dan KPK, Selasa (12/11/2019).

Menurut hakim, penetapan Imam sebagai tersangka telah sah dan dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Dalam putusannya, hakim juga menilai keputusan KPK menahan Imam telah sesuai dengan prosedur.

Hakim juga memutuskan bahwa surat penyidikan dan penahanan Imam Nahrawi sudah sah dan berdasarkan hukum. Sebelumnya Imam dalam dalil permohonannya menyebut tindakan KPK itu tak sah lantaran ada kekosongan hukum.

"Dalam dalil permohonannya pemohon menyatakan surat yang ditandatangani Agus Rahardjo adalah cacat hukum karena dalam konferensi pers, Agus dan dua pimpinan lain telah menyerahkan mandat ke presiden sehingga penetapan tidak kolektif kolegial dan tidak sah," ujarnya.

Namun begitu, dalil itu dipatahkan karena hakim menilai secara yuridis para pemimpin KPK itu masih menjabat. Selain itu belum ada keputusan resmi dari Presiden Joko widodo mengenai pengunduran diri tersebut.

Karena seluruh permohonan ditolak maka hakim memutuskan biaya pun dibebankan kepada pemohon atau Imam Nahrawi.

Imam Nahrawi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (18/10) dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

"Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," demikian petitum pertama dalam permohonan praperadilan tersebut.

Petitum itu selanjutnya juga menyatakan penetapan tersangka Imam lalu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Begitu juga dengan surat perintah penahanan terhadap Imam.

Dalam petitum selanjutnya, KPK juga diperintahkan untuk menghentikan seluruh penyidikan terhadap Imam.

"Menyatakan tidak sah segala penerbitan Sprindik dan penetapan tersangka lainnya yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka dan Penahanan terhadap diri Pemohon hingga terbuktinya keterkaitan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Miftahul Ulum dengan Pemohon sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap," lanjut petitum.

KPK juga diperintahkan mengeluarkan Imam dari Rutan Pomdam Jaya Guntur. Selain itu KPK juga diminta membayar biaya perkara.

"Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo," tulis petitum terakhir.

Penyidik KPK sendiri menetapkan Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. 

Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000. Total penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI.

Dia dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


   

Terkini

 

Berita Lainnya