WJtoday, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Kartu Pra Kerja segera bisa diimplementasikan tahun depan. Ia juga meminta agar para pencari kerja, pemilik Kartu Pra Kerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang disiapkan. 

“Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati, mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming, coding,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Program Kartu Pra Kerja, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Jokowi berharapkan agar (program ini, red) dikerjakan secara masif lewat media jasa swasta yang diprioritaskan, kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini, karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif. 

Kemudian yang ketiga, lanjut Presiden, baru BLK (Balai Latihan Kerja) yang diberikan porsi sesuai yang sudah ada yang saja. Selain para pencari kerja, menurut Presiden, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan ketrampilannya melalui program rescaling maupun upscaling. 

“Kembali lagi ini tolong juga diberikan kepada swasta, kepada BUMN urut-urutannya, dan BLK,” tegas Presiden seraya menambahkan, perlunya mencoba berbicara dengan swasta yang memang sudah berkecimpung di dunia ini.

“Diajak bicaralah mereka, dan lain-lainnya masih banyak,” sambungnya. 

Presiden betul-betul berharap, menginjak Januari proram ini sudah mulai dijalankan.

Sebelumnya saat mengawai pengantarnya pada ratas itu,  Jokowi mengemukakan, terkait dengan Kartu Pra Kerja itu, fokus pemerintah ada dua. 

Pertama bagaimana mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa terserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa ini menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur. 

Kedua peningkatan ketrampilan angkatan kerja existing agar semakin produktif dan memiliki daya saing. Ia menunjukkan catatan 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah, karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. 

“Ini urusannya Mendikbud. Yang kita harapkan juga disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan di dunia industri,” tegasnya. 

Jokowi juga menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan kita agar mampu merespon perubahan yang berjalan begitu sangat cepatnya, agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang kita alami. 

“Diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau bentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisadilaksanakan, karena mencakup 17.000 pulau dan 300.000 sekolah yang kita miliki,” katanya. 

Dia juga menyoroti infrastruktur pendidikan, terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah yang rusak, yang akan sangat membahayakan anak-anak kita.

“Kalaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan,” tutur Presiden. 

Sementara terkait beasiswa, Presiden Jokowi meminta implementasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), kemudian KIP Kuliah dan program-program beasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul tepat sasaran. 

“Jangan sampai mereka yang ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” pungkasnya. ***