backgroud
logo

Buletin

 

Kasus Penipuan dan TPPU First Travel

Jaksa Agung Sebut Putusan Kasasi MA tak Sesuai Tuntutan Jaksa

Jaksa Agung Sebut Putusan Kasasi MA tak Sesuai Tuntutan Jaksa

 
Jaksa Agung Sebut Putusan Kasasi MA tak Sesuai Tuntutan Jaksa
Kasus First Travel, Jaksa Agung Sebut Putusan Kasasi MA tak Sesuai Tuntutan Jaksa. (tempo.co)
WJtoday
Minggu, 17 November 2019 | 18:58 WIB
WJtoday, Bandung -  Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menganggap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap perkara penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umrah First Travel bermasalah, karena tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.

Meski putusan kasasi MA telah menetapkan bahwa aset sitaan barang bukti First Travel untuk dilelang, menurut Burhanuddin, seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban. Ia menganggap putusan tersebut bermasalah.

"Padahal kami tuntutannya (aset barang bukti) dikembalikan kepada korban, putusan itu kan jadi masalah," terang  Burhanuddin di Bandung, Minggu (17/11/2019).

Korban penipuan First Travel sebelumnya menyampaikan keberatan atas pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok soal keputusan bahwa uang hasil lelang aset pemilik agen travel tersebut diserahkan ke negara. Mereka menyesalkan karena keputusan tersebut dinilai tidak mengganti kerugian korban.

Dalam perkara First travel, jaksa menerapkan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang penipuan secara bersama-sama serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 378 dan 372 KUH Pidana yang diterapkan jaksa itu mengacu kepada fakta bahwa para jemaah gagal berangkat umrah meski sudah membayar sejumlah uang. Dari perkara tersebut, diketahui uang tersebut digunakan oleh bos First Travel untuk belanja barang-barang mewah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis terhadap Direktur First Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan dihukum masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Adapun Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara.

Pada Mei 2018, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan vonis Pengadilan Negeri (PN) Depok pada pasangan Andika-Anniesa Hasibuan. Tak hanya dihukum penjara, Andika dan Anniesa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp10 miliar.

Di tingkat kasasi, MA menguatkan putusan PN Depok dan PT Bandung. Selain itu, MA memutuskan seluruh harta First Travel bukan dikembalikan ke jemaah, melainkan dirampas oleh negara.

Kata Burhanuddin, pihaknya sedang membahas permasalahan tersebut. Ia menyebut pihaknya sedang mencari upaya hukum yang bisa ditempuh, karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

"Justru itu sedang kami bahas. Upaya hukum apa yang bisa kembali dilakukan," ungkapnya.


LPSK: Negara Tak Boleh Ambil Untung
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tak sependapat hasil lelang aset pemilik First Travel diserahkan kepada negara. Wakil LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan negara tak sedikit pun dirugikan akibat peristiwa tersebut, tapi justru jemaah korban penggelapan uang yang mengalami kerugian.

"Negara tidak boleh mengambil keuntungan dari kasus ini, justru hak-hak korban yang harus dipikirkan," ujar Edwin dalam siaran persnya, Sabtu.

Edwin mengatakan selain mengalami kerugian materi yang tak sedikit, korban juga mengalami penderitaan psikis akibat rundungan sosial dari lingkungan sekitar karena gagal umroh. Bahkan yang menyedihkan, kata Edwin, apabila ada korban yang jatuh sakit karena memikirkan gagal berangkat ke tanah suci.

Selain itu, LPSK juga menawarkan beberapa solusi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah. Pertama, pihaknya mengusulkan agar para korban First Travel melakukan pendekatan ke pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Menteri Keuangan untuk meminta seluruh aset yang disita pemerintah dikembalikan kepada seluruh korban.

Kedua, korban bisa mengajukan ganti kerugian kepada pelaku melalui pengajuan restitusi ke pengadilan. Terkait hal ini LPSK mengatakan bersedia memfasilitasi bila mana korban mengajukan permohonan.

Opsi ketiga, lanjut Edwin, pemerintah agar aset sitaan kasus First Travel dapat digunakan sebagaimana tujuan para korbannya, yakni beribadah. LPSK menyarankan para korban meminta Kejaksaan Agung dan Kementerian keuangan agar aset sitaan first travel digunakan membangun rumah ibadah berupa masjid dan musala di beberapa titik tempat para korban berasal.

Menurutnya, opsi terakhir itu menjadi salah satu jalan tengah terbaik yang dapat ditempuh, menimbang dua opsi awal berpotensi menimbulkan masalah baru.

"Masjid atau musala yang dibangun dengan menggunakan aset itu sepenuhnya atas nama korban, amal jariahnya pun tidak terputus dan akan terus mengalir pahalanya bagi korban. Selain itu masjid atau musala yang dibangun bisa menjadi monumen pengingat agar masyarakat tidak lagi ada yang menjadi korban serupa di masa yang akan datang," pungkasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya