backgroud
logo

Buletin

 

Kasus Suap Perizinan Meikarta

BTO: ke Depan tak Ada Lagi Rekayasa Seperti yang Saya Alami

BTO: ke Depan tak Ada Lagi Rekayasa Seperti yang Saya Alami

 
BTO: ke Depan tak Ada Lagi Rekayasa Seperti yang Saya Alami
Bartholomeus Toto: ke Depan tak Ada Lagi Rekayasa Seperti yang Saya Alami. (detik.com)
WJtoday
Jumat, 6 Desember 2019 | 14:40 WIB
WJtoday, Jakarta - Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) mengutarakan kegundahannya  soal proses hukumnya yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

BTO yang kini berstatus tersangka KPK dalam dugaan suap proyek Meikarta,  menganggap penindakan terhadap dirinya tersebut merupakan bentuk sikap penyidik lembaga antirasuah yang sekehendak hati.

"Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami," ujar BTO  di Gedung  KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

"Dan saya berharap, ke depan kepada Pimpinan Pak Firli, tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini," imbuhnya.

KPK pada hari ini memperpanjang penahanan BTO  hingga 40 hari ke depan untuk kepentingan mengusut dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Perpanjangan penahanan dihitung sejak 10 Desember 2019 mendatang.

Selain menyebut nama Presiden Jokowi dan Ketua KPK yang baru yakni Firli Bahuri, BTO juga menyinggung laporannya ke Polrestabes Bandung. Sebelumnya ia melaporkan mantan anak buahnya, Edi Dwi Soesianto atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

Pelaporan hukum itu terkait dengan kesaksian Edi di persidangan kasus dugaan korupsi Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung.

"Kepada pihak Polrestabes, saya ucapkan terima kasih sudah memproses laporan saya. Saya mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasus saya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya," tegasnya.

BTO telah pula melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) PN Jakarta Selatan, praperadilan didaftarkan pada Rabu (27/11/2019) pekan lalu.

"Ya sudah [mengajukan praperadilan]. Kalau [kapan waktunya] itu, pendamping hukum saya. Kalau nggak salah tanggal 16," jelasnya.

Dalam petitum permohonan, BTO  meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya batal demi hukum dan tidak sah. Selain itu hakim juga diminta untuk memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap dirinya.

Dalam gugatan praperadilan itu Toto juga meminta hakim memerintahkan KPK untuk membebaskan dirinya dari tahanan dan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100 juta serta immateriil sebesar Rp50 miliar. Bukan hanya itu, petitum juga memohonkan agar hakim memerintahkan KPK untuk memulihkan harkat dan merehabilitasi nama Toto.

BTO bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Nonaktif Iwa Karniwa sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Senin, 29 Juli 2019. Ia diduga memberi suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Dia disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya