backgroud
logo

Buletin

 

Program Sadesha Dikritik karena Libatkan Hanya Satu Ormas Islam

Program Sadesha Dikritik karena Libatkan Hanya Satu Ormas Islam

 
Program Sadesha Dikritik karena Libatkan Hanya Satu Ormas Islam
Ridwan Kamil saat peluncuran program Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha), Kamis (5/12/2019).. (wjtoday.com/yuga hasani)
yuga m hassani
Jumat, 6 Desember 2019 | 21:28 WIB
WJtoday, Bandung - Program Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha) yang dibuat oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuai kritikan dari sejumlah organisasi Islam yang ada di Jabar.

Pengurus Wilayah (PW) Muhamadiyah Jabar, Rizal Fadillah menyayangkan Pemprov Jabar yang melakukan kerja sama hanya dengan satu organisasi Islam. Padahal untuk lembaga Quro atau Tahfidz hampir setiap organsasi Islam yang ada di Jabar mempunyainya.

Dalam program Sadesha, Pemprov Jabar mempercayai Jam’iyyatul Qurro wal Huffadz (JQH) Nahdatul Ulama (NU) Jabar untuk mengurus langsung program tersebut.

"Saya mendukung dengan adanya program Sadesha tersebut, karena itu untuk memajukan bangsa dalam sisi rohani. Namun bagi saya seharusnya program ini dikerjasamakan dengan merata bersama ormas-ormas Islam lainnya," kata Rizal di Bandung, Jumat (6/12/2019).

Rizal pun mengatakan jika semua ormas Islam ikut andil dalam program tersebut, bakal terlihat keadilannya. 

"Bahkan jika ini hanya satu organisasi Islam, bisa mengarah ke arah korupsi. Karena dana itu hanya dikucurkan ke satu organisasi Islam," katanya.

Senada dengan Rizal, hal yang sama diungkapkan salah satu kader organisasi  Persatuan Islam (Persis).

"Ini sangat melukai bagi Ormas Islam yang lainnya. Maka jika hari ini kami diminta untuk menyetorkan list-list santri hafidz, kami tidak akan menyetorkannya," papar Nurdin Qusaeri, saat dikonfirmasi Wjtoday.com, Jumat (6/12/2019).

Menurut Nurdin, organisasi lainnya itu hanya dianggap sebagai follower (pengikut). Padahal baginya Persis juga ikut berjuang dalam membangun sekolah Islam, dan turut juga mencetak santri hafidz. Namun dalam hal ini ia merasa tidak dihargai.

Nurdin pun awalnya tidak tahu dengan adanya program tersebut, namun setelah ditetapkannya JQH sebagai penyelenggara program tersebut baru semuanya diajak berkontribusi.

"Ini sangat dzolim karena bisa menyakiti organisasi Islam lainnya. Itu juga kan ada uang rakyat atau umat, yang mungkin bisa mencapai puluhan miliyar," ujar Nurdin.

Organisasi Islam Persatuan Umat Islam (PUI) pun ikut memberikan pandangannya mengenai program Sadesha yang di gagas Pemprov Jabar ini. 

Menurut Ketua DPW PUI Jabar Engkos Kosasih, konsep program tersebut memang menarik,menghidupkan desa bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi membangun spiritual dalam bidang hafidz Alquran.

"Dengan ini semoga bisa membangun edukasi, pencerahan, dan kedewasaan umat. Selama ini kampung selalu identik dengan hafalan yang terbatas," paparnya.

Namun bagi Engkos, hal yang teknis tersebut yang membuatnya sedikit kurang setuju. Ke depannya dari sisi teknis dan prosedur bisa diperbaiki.

"Intina mah kanggo sarerea, anu tiasa karaos, kahartos kusadayana. Margi ieu teh sanes artos sakedik (intinya biar buat semuanya, yang bisa semua merasakan, semua mengerti, Sebab itu bukan uang sedikit)," tegas Engkos.


Baginya jika mengenai soal konsepnya sangat mendukung. Namun ini hanya persoalan teknis, Jika organisasi Islam yang menangani persoalan itu bisa baik, memang harus didukung. Namun jika ditemukan kelompok tertentu yang memainkan anggaran APBD, Ia sangat kecewa dan menyayangkan.

"Artinya jika teknis salah, iya diperbaiki dan dibetulkan kembali dengan melibatkan semuanya. Karena jika dilakukan dengan sama-sama (tidak hanya NU), kesuksesannya pun bisa dirasakan bersama-sama. Toh kita juga masih bagian dari Jabar yang mempunyai andil dan usaha dalam bidang ini," ucap Engkos. ***

Berikut MOU Gubernur Jabar dengan JQH untuk Program Sadesha:





ymh / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya