backgroud
logo

OPINI

 

Terkait Program Sadesha, Gubernur Jabar Jangan Diskriminatif

Terkait Program Sadesha, Gubernur Jabar Jangan Diskriminatif

 
Terkait Program Sadesha, Gubernur Jabar Jangan Diskriminatif
Ridwan Kamil saat peluncuran program Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha), Kamis (5/12/2019)... (wjtoday.com/yuga hasani)
yuga m hassani
Sabtu, 7 Desember 2019 | 03:02 WIB
WJtoday, Bandung - Program Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha)  yang digagas Gubernur Ridwan Kamil memang bagus, agar setiap desa di Jawa Barat (Jabar) sekurangnya memiliki satu Hafidz yang mengajar hafalan Qur'an. 

Pada hari Kamis (5/12/2019) melalui peluncuran perdana program ini telah disebar 1500 Hafidz ke seluruh Jabar. Masih diperlukan ribuan lagi untuk mengisi 5300 an Desa se-Jabar. 

Masalahnya adalah untuk program ini Ridwan Kamil sebagai Gubernur hanya bekerjasama dengan satu lembaga yaitu Jam'iyyatul Qurro wal Huffadz NU (JQH NU). Bahkan telah dibuat MOU yang ditandatangani sebagai saksi Wapres KH Ma'ruf Amin. 

Bahwa JQH NU itu kompeten menghasilkan Hafidz Qur'an tentu tak diragukan. Akan tetapi lembaga yang menghasilkan para penghafal Qur'an tentu bukan hanya lembaga ini. Ormas selain NU seperti Persis, Muhammadiyah, SI, PUI, Al Wahliyah, Mathlaul Anwar dan lainnya juga memiliki unit unit kegiatan sejenis "Qurra wal Huffadz" juga. Baik melalui pesantren atau rumah rumah tahfidz. 

Semestinya Gubernur mencanangkan kerjasama menyeluruh yang dikoordinasi oleh Biro Keagamaan Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jabar. Dibuka kepada setiap ormas dan lembaga da'wah untuk mengajukan. Pemprov membuat tim seleksi, kemudian yang memenuhi syarat dijadikan sebagai hafidz dan disebar ke seluruh Jawa Barat. Itu fair dan tidak diskriminatif. 

Adalagi konsekuensi jika tidak dilakukan proses yang adil dan transparan, yaitu menyangkut pembiayaan dana APBD. Jika hanya dialokasikan hanya ke satu institusi maka akan rawan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Apalagi milyaran. Pemprov akan sulit mempertanggungjawabkan secara hukum. Gubernur tentu menyadari kondisi ini. 


Sebaiknya Gubernur mengevaluasi pelaksanaan program yang bagus ini. Demi kebaikan bersama Pemerintah dan Masyarakat Jawa Barat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. 

Perlu juga diperhatikan untuk program Sadesha  ini, dalam MOU atau perjanjian tidak patut melibatkan Wapres KH Ma'ruf Amin. Meski yang bersangkutan dapat memosisikan diri sebagai pribadi, tetapi semua tahu ia adalah Wakil Presiden yang memiliki otoritas atau kekuasaan. 

Biarlah ini murni sebagai program Pemprov Jabar yang berkhidmah pada ummah. Lepas dari subyektivitas tendensi dan pretensi. ***

(M Rizal Fadillah/ Pemerhati Politik dan Keagamaan)

ymh / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya